Orinews.id|Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong penguatan peran Badan Pusat Statistik (BPS) dalam transformasi digital yang kini tengah dikebut pemerintah.
Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini menyebut BPS dapat berkontribusi langsung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI).
“Saat ini BPS sudah sangat luar biasa dalam peningkatan kinerjanya terutama dalam mendorong instansi lain melakukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan. BPS juga memainkan peran penting dalam menyukseskan SPBE dan SDI melalui penyelenggaraan data statistik yang selaras dengan target inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional,” ujarnya usai bertemu dengan Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Selasa (13/2).
Pemanfaatan SPBE digunakan dalam mengatur keterpaduan tata kelola data untuk menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dibagi-pakaikan dalam mendukung penyusunan kebijakan pemerintah sebagai dasar dalam penentu strategi pemerintah. Adanya penyelenggaraan data terpadu, dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat menciptakan layanan yang kokoh, mulus, dan adaptif, sehingga data yang dihasilkan melalui penyelenggaraan SPBE dan SDI dapat digunakan secara maksimal.
Rini menambahkan masa depan pemerintahan digital Indonesia dapat diwujudkan dengan penerapan seluruh unsur-unsur SPBE secara terpadu yang dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah secara kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego sektoral, ego daerah, dan ego-ego lainnya, dimana hal tersebut sesuai dengan fondasi aparatur sipil negara core values BerAKHLAK dengan employer branding Bangga Melayani Bangsa.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengapresiasi langkah BPS yang terus mempertajam implementasi reformasi birokrasi tematik. Erwan memuji inisiatif BPS agar reformasi birokrasi bisa berdampak nyata bagi masyarakat dan tidak hanya bagus di atas kertas saja.
“Lewat beragam gebrakannya serta hasil evaluasi RB yang terus membaik, BPS telah membuktikan komitmennya untuk melakukan reformasi birokrasi di instansinya serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi para stakeholder,” uangkap Erwan.
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan BPS juga telah memaksimalkan kontribusi pada empat tema RB Tematik. Menurutnya, BPS dapat menjadi kompas pembangunan terutama dalam menghasilkan dan memproduksi data inflasi serta memberikan data penunjang lain yang akurat dan berdampak.
Dalam hal transformasi digital dan interoperabilitas data, BPS terus meningkatkan kualitas akses layanan data. Stakeholder atau masyarakat yang memerlukan data dari BPS dapat mengaksesnya lewat website maupun aplikasi.
“Kami juga membuka opsi bagi instansi pemerintah yang ingin memanfaatkan data yang dimiliki oleh BPS lewat menu-menu yang tersedia di website. Harapannya lewat satu klik saja, data-data yang diperlukan dapat langsung diintegrasikan,” ungkapnya.
Pertemuan antara Kementerian PANRB dan BPS kali ini diharapkan dapat memperkuat upaya transformasi digital yang tengah digarap pemerintah. Harapannya agar upaya reformasi birokrasi berdampak, melalui penyelenggaraan SPBE, dapat memberikan perubahan yang signifikan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia.
