Orinews.id|Banda Aceh – Aceh Vespa Festival 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh pada tanggal 28-30 Juli 2023 di Taman Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh, menuai kritik dari berbagai pihak. Pasalnya, acara tersebut dikabarkan menghabiskan anggaran sebesar Rp 1 miliar, namun dinilai tidak memberikan dampak yang signifikan bagi sektor kepariwisataan di Aceh.
Salah satu yang mengkritik adalah akademisi Universitas Abulyatama Usman Lamreung. Ia menilai bahwa tata kelola sektor kebudayaan dan pariwisata di Aceh belum memberikan hasil yang memuaskan. Ia mencontohkan bahwa event-event besar yang dihelat oleh Disbudpar Aceh, seperti Aceh Vespa Festival 2023, hanya menciptakan keramaian sesaat, tanpa memberikan kontribusi ekonomi yang berarti bagi daerah tersebut.
“Kabarnya lagi kegiatan ini [Aceh Vespa Festival 2023] menyedot anggaran sebesar 1 Milyar? Sangat fantastis dan luar biasa,” kata Usman Lamreung kepada wartawan di Kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Senin 31 Juli 2023.
Ia menambahkan, meski setiap tahun Disbudpar Aceh menghelat beragam event seni, budaya dan pariwisata, tapi nyatanya tak sedikit pun berdampak pada ekonomi kepariwisataan di Aceh.
“Mengapa? Karena tidak dibarengi dengan meningkatnya status Aceh sebagai destinasi pariwisata favorit baik di tingkat nasional maupun manca negara. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Aceh,” kata Usman.
Menurutnya, event-event besar yang dihelat seperti Aceh Vespa Festival 2023 hanya memberikan dampak sesaat, tanpa memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi Aceh.
“Alhasil event-event itu hanya menjadi ajang droe-keu dro, yang peuget dro, yang nonton droe, dan pok-pok jaroe pih dro [Alhasil event-event itu hanya menjadi ajang untuk diri sendiri, yang diadakan diri sendiri, yang nonton diri sendiri dan yang tepuk-tepuk tangan pun diri sendiri[-red] . Tidak ada dampak ekonomi yang signifikan selain sekadar menciptakan keramaian sesaat,” ungkap Usman.
Usman juga mengkritik penempatan pejabat di Disbudpar Aceh yang dinilai tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Hal ini, kata dia, menjadi salah satu indikasi dari kegagalan program yang tak memberikan dampak positif bagi pencapaian target kinerja dinas tersebut. Bahkan, situasi seperti ini sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan hingga masa pemerintahan Pj Ahmad Marzuki.
“Sejauh yang kita lihat tata kelola sektor kebudayaan dan pariwisata oleh Disbudpar Aceh sudah salah kaprah dan salah arah,” ujarnya.
Karena itu, Usman menyarankan agar Disbudpar Aceh lebih fokus pada strategi dan upaya untuk meningkatkan daya tarik Aceh sebagai destinasi wisata unggulan. Ia juga meminta agar pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan event-event yang akan diselenggarakan, agar tidak hanya menghabiskan anggaran tanpa memberikan manfaat.
“Harus ada evaluasi dan perbaikan substansial dalam tata kelola sektor kebudayaan dan pariwisata agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah,”tutupnya.
