ORINEWS.id – Pihak berwenang Suriah telah menahan dua anggota senior Brigade al-Quds, faksi militer Jihad Islam Palestina (PIJ) pada Selasa (23/4/2025). Penangkapan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menjanjikan pencabutan sanksi ekonomi dengan syarat tak ada lagi pejuang Palestina di Suriah.
Keduanya disebut mengambil bagian dalam serangan terhadap Israel dari Gaza pada Oktober 2023, kata sayap bersenjata kelompok tersebut dan seorang pejabat Suriah pada hari Selasa.
Penangkapan itu terjadi beberapa minggu setelah seorang pejabat AS menyerahkan delapan tuntutan kepada menteri luar negeri Suriah dalam sebuah konferensi di Brussels menurut laporan Reuters bulan lalu. Sumber mengatakan salah satu syaratnya adalah menjaga jarak dari kelompok pejuang Palestina yang didukung Iran.
Menurut outlet berita Al Majalla, AS menuntut pemerintahan sementara Suriah secara terbuka melarang semua kegiatan bersenjata dan Politik Palestina, dan mendeportasi anggota kelompok-kelompok ini untuk “meredakan kekhawatiran Israel”.
Tuntutan lainnya termasuk mengizinkan operasi kontraterorisme AS di Suriah terhadap mereka yang dianggap sebagai ancaman, menetapkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran sebagai organisasi teroris dan pembentukan tentara Suriah yang bersatu tanpa pejuang asing yang memegang peran komando utama.
Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada Selasa, sayap bersenjata PIJ mengatakan bahwa Khaled Khaled, ketua kelompok tersebut cabang Suriah, dan Abu Ali Yasser, ketua komite eksekutifnya di Suriah, ditahan lima hari yang lalu.
Brigade Al-Quds mengatakan penangkapan itu terjadi “tanpa penjelasan apa pun” dan “dengan cara yang tidak kami harapkan dari saudara-saudara kami, yang tanahnya selalu menjadi pelindung bagi orang-orang yang setia dan bebas”.
“Kami telah terus menerus memerangi musuh Zionis selama lebih dari satu setengah tahun di Jalur Gaza tanpa menyerah,” katanya. “Kami berharap dapat bantuan dan penghargaan dari saudara-saudara Arab kami, bukan sebaliknya.”
Seorang pejabat dari kementerian dalam negeri Suriah mengkonfirmasi penahanan tersebut, namun tidak menanggapi pertanyaan lanjutan tentang mengapa pasangan tersebut ditangkap. Sumber Palestina di Damaskus juga membenarkan penangkapan tersebut.
PIJ bergabung dengan sekutunya Hamas, kelompok penguasa di Gaza, dalam serangan terhadap Israel pada 2023. PIJ adalah penerima dana dan pelatihan dari Iran, dan telah lama memiliki kantor pusat di luar negeri di Suriah dan Lebanon.
Kelompok ini telah menjadi sasaran serangan udara Israel dalam beberapa bulan terakhir, termasuk serangan tanggal 14 November di pinggiran kota Damaskus yang menewaskan 15 orang, termasuk beberapa anggota PIJ.
Serangan lainnya, pada 13 Maret, menargetkan rumah Ziyad al-Nakhalah, pemimpin kelompok Palestina. Pejabat PIJ mengatakan rumah tersebut telah kosong selama bertahun-tahun dan Nakhalah tidak berada di Suriah.
Pada Desember, setelah jatuhnya penguasa lama Suriah Bashar al-Assad, media Israel melaporkan bahwa Nakhalah telah meninggalkan negara itu, karena khawatir akan pembunuhan oleh Israel.
Kepemimpinan baru kelompok Islam di Damaskus telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran dan berharap dapat membangun kembali dukungan regional dan internasional terhadap Suriah, termasuk menghilangkan sanksi dan mendanai rekonstruksi setelah perang saudara yang brutal selama 14 tahun.
Sementara Yordania telah memberlakukan larangan besar terhadap Ikhwanul Muslimin, kelompok oposisi paling vokal di negara itu. Kelompok tersebut selama ini yang paling kencang mendorong pemerintah Yordania mengambil tindakan terkait genosida di Gaza.
Pemerintah mengeklaim hal ini setelah anggota kelompok tersebut diketahui terkait dengan rencana sabotase, kata Menteri Dalam Negeri Mazin Fraya. Aljazirah melansir, Polisi mengepung markas besar partai tersebut pada hari Rabu dan menggeledahnya. Fraya mengatakan semua aktivitas kelompok tersebut akan dilarang dan siapa pun yang mempromosikan ideologinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh hukum.
Larangan tersebut mencakup publikasi apa pun yang dilakukan kelompok tersebut dan penutupan serta penyitaan seluruh kantor dan propertinya, tambahnya. Belum ada komentar dari kelompok tersebut, yang telah beroperasi secara legal di Yordania selama beberapa dekade dan memiliki dukungan akar rumput yang luas di pusat-pusat kota besar dan puluhan kantor di seluruh negeri.
Anggota kelompok tersebut telah memimpin beberapa protes terbesar di wilayah tersebut terhadap perang Israel di Gaza. Sikap tersebut memungkinkan mereka untuk meningkatkan popularitas mereka. Selama dua tahun terakhir, Yordania telah memperketat pembatasan terhadap kelompok tersebut, melarang beberapa kegiatannya dan menangkap para pembangkang anti-pemerintah yang vokal.
Front Aksi Islam, sebuah partai politik yang terkait dengan kelompok tersebut, memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan parlemen tahun lalu dengan latar belakang protes massal terhadap Israel atas perang mereka di Gaza.
Yordania melarang Ikhwanul Muslimin satu dekade yang lalu namun secara resmi memberikan izin kepada kelompok sempalannya dan terus menoleransi Front Aksi Islam sambil membatasi beberapa aktivitasnya. Belum jelas sejauh mana larangan terbaru ini akan berlaku.
“Terbukti bahwa anggota kelompok tersebut beroperasi dalam kegelapan dan terlibat dalam kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas negara,” kata Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu. “Anggota Ikhwanul Muslimin yang dibubarkan telah merusak keamanan dan persatuan nasional, serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum.”
Dikatakan bahwa seorang putra salah satu pemimpin kelompok tersebut telah bergabung dengan yang lain dalam upaya memproduksi dan menguji bahan peledak untuk digunakan melawan pasukan keamanan, tanpa memberikan nama atau rincian lebih lanjut.
Pekan lalu, Yordania mengatakan pihaknya telah menangkap 16 orang yang dituduh membuat rudal jarak pendek, memiliki bahan peledak dan senjata otomatis, menyembunyikan rudal siap pakai, serta merekrut dan melatih orang secara ilegal.
Pemerintah mengatakan para terdakwa berasal dari apa yang mereka sebut sebagai “kelompok tidak berizin”, yang mengacu pada Ikhwanul Muslimin. Kelompok tersebut membantah tuduhan tersebut dan mengatakan mereka berkomitmen untuk keamanan Yordania. Yordania juga mengaitkan plot yang gagal pada tahun 2024 dengan anggota Ikhwanul Muslimin di Yordania.
Kelompok hak asasi internasional mengatakan bahwa dalam empat tahun terakhir, pihak berwenang Yordania telah meningkatkan penganiayaan dan pelecehan terhadap lawan politik dan warga negara dengan menggunakan serangkaian undang-undang untuk membungkam suara-suara kritis. Pemerintah Yordania mengatakan mereka menoleransi pidato publik yang tidak memicu kekerasan.
Ikhwanul Muslimin didirikan di Mesir hampir satu abad yang lalu dan memiliki cabang di seluruh dunia. Para pemimpinnya mengatakan mereka meninggalkan kekerasan beberapa dekade lalu dan mengupayakan pemerintahan Islam melalui pemilu dan cara damai lainnya. Para kritikus, termasuk pemerintah otokratis di seluruh kawasan, memandang hal ini sebagai ancaman. (*)
