ORINEWS.id – Rocky Gerung kembali menyerang Jokowi dengan terkait data Bantuan Sosial (Bansos) yang disebut tak tersalurkan sebanyak Rp 250 triliun.
Rocky menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap tidak tersalurnya dana bansos sebesar Rp250 triliun tersebut. Rocky juga meminta ini diusut tuntas.
“Jadi sekali lagi itu harus diaudit siapa-siapa yang tercecer di penyaluran Bansos. Peran Bansos ini satu upaya untuk jadi social safety net bagi mereka yang rentan terkena badai ekonomi,” jelas Rocky Gerung dikutip dari akun Youtube pribadinya, Senin (10/2).
“Jadi tetap pemerintah hari ini, eh pemerintah kemarin, yaitu Presiden mulia Jokowi, itu harus bertanggung jawab. Saya harus berhati-hati mengucapkan itu karena Jokowi lagi, Jokowi lagi,” tegasnya.
Kritik Rocky kepada Jokowi ini kembali terjadi usai pengakuan Luhut Binsar Pandjaitan.
“Maka orang bertanya, kalau begitu yang Rp500 itu dari separo itu Rp250 triliun tersalur atau terkorupsi atau tidak tersalur, kan itu pertanyaan akuntansinya,” katanya.
“Walaupun kita tahu keterangan Pak Luhut kemudian dia merangkannya bahwa ada data yang tidak jelas,” kata Rocky Gerung lagi.
Akademisi yang dikenal kritis ini makin meluapkan kegeramannya kepada Jokowi atas kebrutalannya dalam menjadikan bansos sebagai bancakan Politik.
“Jadi tetap presiden ke-7 itu yang sebut saja bajingan tol*l juga. Karena dalam pengertian akuntansi kalau dana yang tidak tersalur itu artinya ada yang idle. Apalagi ini soal bansos kan yang jadi bancakan politik, yang tiap kali diunggulkan oleh presiden Jokowi,” tegasnya.
Atas dasar itu, Rocky meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri fenomena tersebut.
“Rakyatnya ternyata hanya separuh yang tersalur. Segera itu bocoran dari Pak Luhut ini juga punya akibat hukum dan akibat hukum itu harus diuji. Apakah data-data yang selama ini dipakai itu betul-betul data yang riil atau data yang fiktif, di situ masalahnya,” tandas dia.
Dalam akun Instagram pribadinya, Luhut mengungkap hanya separuh bansos yang benar-benar sampai ke rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan blak-blakan mengungkap hanya separuh bantuan sosial (bansos) dari Rp 500 triliun yang mengalir kepada masyarakat.
Mantan Menko Maritim dan Investasi (Marves) era Jokowi ini juga membeberkan berbagai faktor gagalnya penyaluran itu, di antaranya masalah data ganda.
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut, Minggu, 9 Februari 2025.[]
