ORINEWS.id – Indonesia menegaskan penolakannya terhadap segala upaya pemindahan paksa warga Palestina atau perubahan komposisi demografis di Wilayah Pendudukan Palestina.
Pernyataan ini disampaikan Kementerian Luar Negeri RI usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencananya mengambil alih Gaza setelah bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington, Rabu (5/2).
Trump juga sempat mengusulkan pemindahan seluruh warga Palestina dari wilayah tersebut.
“Tindakan semacam itu akan menghambat terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh Solusi Dua Negara berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” tulis Kemlu RI dalam unggahan di X.
Indonesia pun menyerukan komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk hak rakyat Palestina menentukan nasib sendiri dan kembali ke tanah air mereka.
“Satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi adalah menyelesaikan akar konflik: Pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina,” tutup pernyataan Kemlu.
Trump Klaim Ingin Bangun Gaza, Palestina Anggap Rencana Itu Penghinaan
Trump mengeklaim AS akan membangun kembali Gaza dan menciptakan ribuan lapangan kerja setelah serangan Israel selama 15 bulan terakhir.
“Jika perlu, kami akan mengambil alih bagian itu, mengembangkannya, dan menciptakan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah,” kata Trump.
Namun, rencana ini langsung mendapat penolakan dari berbagai negara, termasuk Arab Saudi dan Mesir, yang menegaskan rekonstruksi Gaza harus dilakukan tanpa pemindahan warga.
Bagi warga Palestina, wacana relokasi ini mengingatkan mereka pada Nakba 1948, ketika ratusan ribu orang terusir dari tanah mereka saat Israel berdiri.
“Trump pikir Gaza ini tumpukan sampah? Tentu saja bukan!” kata Hatem Azzam (34), warga Rafah, dikutip dari AFP.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga mengecam keras usulan Trump.
“Presiden Abbas dan para pemimpin Palestina menolak pengambilalihan Jalur Gaza dan pemindahan warga dari tanah airnya,” kata pernyataan kantor kepresidenan Palestina.
