ORINEWS.id – Rencana kebijakan pembatasan penjualan LPG 3 kilogram (kg) hanya melalui pangkalan resmi Pertamina memicu antrean panjang di sejumlah daerah. Kebijakan ini menuai kritik karena dinilai menyulitkan masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada pengecer.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat pemerintahan yang pro-rakyat. Menurutnya, langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia justru menyulitkan masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadan.
“Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bikin rakyat makin susah dan menderita. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan,” ujar Muslim, Senin (3/2/2025), seperti dikutip dari RMOL, Senin (3/2/2025).
Muslim juga menilai kebijakan tersebut berpotensi menggerus wibawa dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal berpihak kepada masyarakat kecil.
“Nampak Bahlil melawan presiden yang pro rakyat. Kelihatannya ada upaya gembosi wibawa dan kepemimpinan Prabowo,” pungkasnya.
Kementerian ESDM sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi lebih tepat sasaran. Namun, meskipun masih dalam tahap rencana, dampaknya sudah terasa dengan adanya kelangkaan di beberapa daerah.
Sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan ini agar tidak semakin membebani masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah yang bergantung pada LPG 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari.[]
