ORINEWS.id – Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran untuk pembangunan tahap dua di Ibu Kota Nusantara (IKN) yaitu kompleks legislatif seperti Gedung DPR, yudikatif seperti Gedung Mahkamah Agung, dan komponen pendukungnya senilai Rp48,8 triliun. Kabar tersebut menjadi salah satu berita paling banyak dibaca sepanjang Selasa (21/1).
Ada juga kabar soal PT Bank Tabungan Nasional (BTN) mengungkapkan ada ribuan developer nakal tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah untuk proyek rumah yang didanai KPR dari BTN. Berikut rangkuman berita populer yang dilansir kumparanBisnis:
Prabowo Kucurkan Rp 48,8 T untuk Proyek Tahap II IKN
Prabowo mengatakan, anggaran proyek tahap II IKN akan dipakai mulai 2025 hingga 2029 yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan dana Rp 48,8 triliun itu juga akan dipakai untuk memelihara bangunan yang sudah ada di IKN yaitu Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga apartemen ASN yang sudah dibangun lebih dulu oleh Kementerian PU.
“Jadi Kementerian PU menyerahkan ke kami untuk dikelola dan dananya dari APBN. Dana Rp 48,8 T tadi Pak presiden sudah setuju untuk dialokasikan ke OIKN,” katanya dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/1).
Saat ini dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ada di OIKN hanya ada Rp 6,3 triliun. Pak Bas mengaku butuh tambahan Rp 8,1 triliun tahun ini membangun proyek IKN tahap dua, sehingga total dana yang dibutuhkan setahun Rp 15 triliunan.
BTN menyebut, total ada 120 ribu sertifikat yang bermasalah sejak tahun 2019.
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan setelah mendapatkan laporan dari BTN, Erick meminta agar developer sekaligus notaris yang tidak bertanggung jawab itu di-blacklist oleh seluruh bank pelat merah alias Himbara.
“Developer yang tidak bertanggung jawab, notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di-blacklist di BTN, saya akan rapatkan dengan seluruh Himbara untuk kita sharing data memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini,” ungkapnya saat konferensi pers, Selasa (21/1).
Erick mengungkapkan, masyarakat yang menjadi korban dari modus developer nakal ini, sebab setelah mencicil KPR 40 persen dari gaji selama 20 tahun, namun tidak kunjung mendapatkan sertifikat.[]
