ORINEWS.id – Politikus senior PDI Perjuangan Emir Moeis mengomentari penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Ia mengingatkan, negara tidak lagi melakukan kriminalisasi dalam proses hukum, termasuk terhadap Hasto.
Karena itu, Emir meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera memperbaiki tata kelola negara dan sistem reformasi hukum di Indonesia.
“Makanya saya menghimbau betul nih ke Presiden terpilih yang baru, Pak Prabowo nih, benahin cepat-cepat ketatanegaraan dan hukum kita,” kata Emir usai menghadiri HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat malam (10/1).
Emir pun mengungkit kasus dugaan suap yang pernah menjerat dirinya terkait Konsorsium Alstom Power Incorporated dalam proyek pembangunan PLTU Tarahan di Lampung. Ia tidak menginginkan, peristiwa serupa kembali terjadi.
“Tatkala Politik dan hukum bisa dipermainkan. Saya gimana, orang enggak jelas dari Amerika tiba-tiba bilang kasih suap ke saya. Enggak pernah tahu-menahu, orang yang dibilang disebut juga enggak pernah muncul, dipanggil saksi enggak datang. KPK juga diam saja,” tegas Emir.
Kendati begitu, Emir menegaskan lembaga penegak hukum seperti KPK maupun Polri tetap dibutuhkan di Indonesia. Namun, ia meminta Presiden Prabowo untuk menata KPK dan Kepolisian, agar menjadi lembaga yang profesional dan tak terimbas politik.
“KPK suatu yang bagus, tapi sebetulnya ‘the man behind the gun’ yang mesti dibereskan. Jadi tergantung orang-orangnya (pimpinan). Kalau orang-orangnya berengsek ya rusak,” tegas Emir.
Lebih lanjut, politikus asal Kalimantan Timur itu juga menyatakan dukungannya kepada Prabowo untuk memperbaiki tata kelola sistem reformasi hukum di Indonesia. Emir berharap, Prabowo tidak mudah dipengaruhi oleh pihak tertentu dalam upayanya menggapai Indonesia Emas 2045.
“Menjalankan hukum sebagaimana mestinya, dan presiden itu memperoleh rahmat loh dari Tuhan. Dia memegang pena presiden, pena emas untuk Indonesia Raya ke tahun 2045,” pungkasnya
