Orinews.id|Jantho – Upaya Pemkab Aceh Besar untuk mengantisipasi laju inflasi serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi, terhitung sukses. Hal itu dibuktikan dengan data terakhir dari BPS Aceh, yang menyebutkan Aceh Besar mengalami penurunan harga yang signifikan pada beberapa mata barang.
“Bahkan Aceh Besar menjadi daerah yang memiliki penurunan IPH (Indeks Perubahan Harga) terbesar di Aceh,” kata Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto SSTP MM, Senin (22/05/2023) tadi pagi.
Data BPS itu menempatkan Kota Kuala Simpang yang terjadi kenaikan harga tertinggi yaitu, 1,3 persen. Sementara Aceh Besar menjadi daerah yang terdalam atau terbesar penurunan IPHnya yaitu -3,3 persen. Penurunan harga itu meliputi, cabe merah, minyak goreng dan udang basah.
“Ini adalah buah dari upaya keras Pemkab Aceh Besar dalam mengendalikan inflasi. Alhamdulillah, kita mampu melakukannya, walau dalam skala terbatas namun punya dampak yang luas,” ujar Iswanto.
Penurunan harga itu mencakup udang basah, cabe merah dan minyak goreng. Akibat yang lebih luas adalah tereliminirnya laju inflasi di Aceh Besar. Selama ini, Pj Bupati Muhammad Iswanto juga sering turun langsung ke pasar pasar rakyat, terutama Pasar Induk Lambaro, untuk memantau harga komoditas di salah satu pasar terbesar di Aceh itu.
Sementara itu, pagi tadi, seperti rutinitas Senin sebelumnya, Muhammad Iswanto didampingi Sekdakab Aceh Besar Drs Sulaimi M.Si, Forkopimda, TNI, Polri, BPS, dan Kepala OPD terkait mengikuti Vidcon Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Prof Tito Karnavian dari ruang rapat Lantai III Kantor Bupati Aceh Besar.
Dalam arahannya, Mendagri kembali mengajak para Kepala Daerah seluruh Indonesia, Forkopimda, Satgas Pangan, serta OPD terkait untuk terus melakukan berbagai upaya dan strategi untuk penanganan inflasi daerah. Melalui Vidcon tersebut, Mendagri mengingatkan para Kepala Daerah untuk melakukan kesiapsiagaan krisis pangan.
Beberapa waktu lalu, katanya, Presiden Joko Widodo mengajak para pejabat di Indonesia untuk melakukan antisipasi ancaman krisis pangan. Di antaranya dengan meningkatkan produksi komoditas pangan besar-besaran dan harus disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah. Upaya lainnya adalah, memastikan pasar yang akan menampung hasil produksi tersebut, serta harus ada perencanaan (grand plan) yang baik hingga tahap pendistribusian komoditas pangan sehingga stok tidak menumpuk, atau kualitasnya menurun.
Sementara itu, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Dr Drs Nyoto Suwignyo MM memaparkan sejumlah kebijakan pengendalian inflasi daerah yang sudah dilakukan selama ini.
Dijelaskannya, Badan Pangan Nasional sudah melakukan berbagai upaya konkret untuk membantu masyarakat, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) harga pangan di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, melaksanakan penyaluran cadangan pangan pemerintah.
Hingga 20 Mei 2023, jelas Nyoto, realisasi penyaluran bantuan pangan beras sebesar 298.353 ton atau 47% dari total alokasi tiga bulan dan bantuan pangan daging ayam serta telur ayam sebesar 1,063 juta paket atau 73,5% untuk alokasi bulan April 2023.[*]
