ORINEWS.id – Kehadiran H. Musannif, Pimpinan Yayasan Darul Ihsan yang juga calon Bupati Aceh Besar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di acara Sosialisasi dan Diskusi QRIS serta Pelindungan Konsumen Bersama Ulama/Ustadz Dayah untuk Pekan QRIS Nasional 2024 di Auditorium Teuku Umar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Kamis (15/08/2024), memberikan nuansa baru dalam perbincangan seputar implementasi QRIS di Aceh.
Acara ini dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rony Widijarto Purubaskoro, dan berlanjut dengan diskusi yang dipandu oleh Ketua Umum DPP Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD) Aceh, Tgk Mustafa Husen Woyla.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, termasuk Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran BI Aceh, Rachmat Ryanto, Guru Besar Filsafat Islam UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Drs. H. Syamsul Rijal, M.Ag, serta Analis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Roesdanil Ibrahim.
Namun, di balik kehadiran tokoh-tokoh penting ini, termasuk Ketua Komisi A MPU Aceh, Tgk Abu Bustami MD, dan Ketua OJK Aceh, Daddi Prayoga, tersirat berbagai keresahan terkait implementasi QRIS di lapangan.
QRIS, sebagai solusi pembayaran digital yang seharusnya mempermudah transaksi, masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di kalangan masyarakat Dayah dan pelaku usaha kecil.
Banyak peserta yang mengungkapkan kekhawatiran terkait rendahnya pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi sistem ini.
Guru Besar Filsafat Islam, Prof. Syamsul Rijal, menyoroti bahwa tantangan utama terletak pada literasi digital dan inklusi keuangan, yang masih rendah di kalangan masyarakat pedesaan.
“QRIS memang solusi canggih, tapi jika tidak dibarengi dengan edukasi yang menyeluruh, akan sulit untuk diterima di semua kalangan,” ujar Prof. Syamsul.
H. Musannif, yang dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap isu-isu strategis di Aceh Besar, menegaskan bahwa edukasi dan sosialisasi yang lebih intens perlu digalakkan.
Menurutnya, pelaku usaha kecil dan masyarakat Dayah harus mendapatkan pendampingan yang komprehensif agar mereka tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga agen perubahan dalam penerapan QRIS.
“QRIS adalah peluang besar untuk memajukan ekonomi Aceh, tetapi kita harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat siap dan mampu menggunakannya dengan benar,” kata Musannif saat diwawancarai usai acara.
Ia menambahkan bahwa jika terpilih sebagai Bupati Aceh Besar, salah satu prioritasnya adalah membangun infrastruktur digital dan memperkuat literasi keuangan di seluruh wilayah, termasuk di pedesaan dan komunitas Dayah.
Sementara itu, Ketua OJK Aceh, Daddi Prayoga, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, bank, dan lembaga keuangan syariah untuk mendukung keberhasilan implementasi QRIS di Aceh.
Ia juga menyoroti perlunya perlindungan konsumen yang lebih baik, terutama di era digital yang serba cepat ini.
Acara yang dihadiri oleh lebih dari 100 tamu undangan, termasuk para pimpinan Dayah dan tokoh masyarakat, berlangsung dinamis dengan banyaknya ide dan solusi yang ditawarkan.
H. Musannif dan para ulama yang hadir menegaskan komitmen mereka untuk terus mendorong inovasi dan inklusi keuangan di Aceh, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai syariah yang menjadi fondasi masyarakat Aceh.
QRIS, meskipun menawarkan berbagai kemudahan, masih memerlukan perhatian serius agar bisa diterapkan secara optimal dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan semangat kolaboratif yang ditunjukkan dalam acara ini, harapan untuk melihat Aceh sebagai pionir dalam penerapan teknologi keuangan syariah di Indonesia semakin nyata.
