ORINEWS.id – Direktur Eksekutif Paramater Politik Indonesia Adi Prayitno menilai isu perombakan atau reshuffle kabinet yang bakal dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat bertujuan politis untuk menyingkirkan pihak yang berseberangan dengan Presiden.
“Paling nyata tentu tujuannya politis yaitu mengganti menteri-menteri dari partai yang selama ini dinilai mulai berseberangan dengan Jokowi, yaitu NasDem dan PDIP,” kata Adi saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Kamis (15/8/2024).
Sebab, menurut Adi, reshuffle di dua bulan jelang masa jabatan Jokowi berakhir tidak akan mampu untuk memperbaiki kinerja pemerintah.
“Karena dua bulan jelang Jokowi berakhir tentu untuk memperbaiki kinerja itu tidak akan terjadi,” ucapnya.
Namun, Adi menegaskan reshuffle kabinet hak prerogatif presiden yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun.
“Mau besok reshuffle, mau lusa itu semua kewenangan untuk Jokowi dan tak ada yang bisa menghentikan Jokowi untuk melakukan reshuffle,” ujar Adi.
Diketahui, dua bulan menjelang lengser, tersiar informasi bahwa Presiden Jokowi bakal merombak kabinetnya. Salah satu yang masuk radar reshuffle adalah Menteri ESDM, Arifin Tasrif. Kabarnya bakal digantikan Bahlil Lahadalia.
Sedangkan posisi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang
Selain Arifin, nama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK), Siti Nurbaya Bakar disebut-sebut bakal kena gusur.
Penggantinya adalah Wamen Agraria dan Tata Ruang (ATR), Raja Juli Antoni yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Parpol yang saat ini dipimpin Kaesang Pangarep, putra Presiden Jokowi.
