ORINEWS.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 memiliki defisit Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025.
Dalam paparannya pada Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4), angkat defisit ini setara 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski begitu, Sri Mulyani mengungkap defisit ini masih berada di bawah batas defisit yang ditetapkan Undang-Undang No 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 dan sudah disetujui DPR di angka 2,53 persen.
“2,53 persen itu artinya defisit Rp 616 triliun,” ujar Sri mulyani.
Untuk pendapatan, per Maret 2025 pendapatan negara ada di Rp 516,6 triliun dengan total belanja negara Rp 620,3 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan dari perpajakan sebesar Rp 400,1 triliun dan PNBP senilai Rp 115,9 triliun.
Sementara untuk belanja negara, angka Rp 620,3 triliun di bulan Maret terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 413,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 207,1 triliun.
Untuk mempersiapkan kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Sri Mulyani juga mengungkap penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp 282 triliun merupakan suatu persiapan.
“Memang terjadi kenaikan karena kita melakukan front loading, mengantisipasi bahwa Trump akan membuat banyak disruption.
Jadi kalau kita melakukan front loading bukan karena kita tidak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan,” ujarnya. (*)
