ORINEWS.id – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Hariyanto, angkat bicara terkait munculnya data pengadaan celana dalam pria untuk Kodiklat TNI MB TNI dalam Layanan Katalog Pengadaan Pemerintah (LKPP) 2025.
Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (17/3/2025), tercatat paket pengadaan celana dalam tersebut bernilai Rp 172.081.000.
Rencana pengadaan ini muncul di tengah sorotan publik terkait revisi Undang-Undang TNI serta upaya efisiensi anggaran pertahanan.
Hal ini pun menimbulkan pertanyaan, apakah benar TNI mengalokasikan anggaran sebesar Rp 172 juta untuk pembelian celana dalam?
Dilansir Kompas.com (19/03/2025), menanggapi hal ini, Mayjen Hariyanto menegaskan bahwa pengadaan perlengkapan, termasuk pakaian dinas dan perlengkapan pribadi prajurit, merupakan bagian dari kebutuhan operasional TNI yang telah diatur dalam perencanaan anggaran.
“Setiap prajurit TNI, baik di matra darat, laut, maupun udara, memiliki standar perlengkapan yang harus dipenuhi guna mendukung tugas pokok dan fungsinya,” ujar Hariyanto saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (18/3/2025).
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa anggaran pengadaan celana dalam senilai Rp 172 juta telah melewati prosedur yang berlaku.
“Anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan tersebut sudah melalui mekanisme perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah,” jelasnya.
Hariyanto juga menegaskan bahwa seluruh anggaran yang dikelola TNI digunakan secara transparan dan bertanggung jawab untuk mendukung kesiapan prajurit dalam menjalankan tugas pertahanan negara.
Efisiensi Anggaran Kemhan dan TNI 2025
Sebelumnya, pada Februari 2025, pemerintah telah memangkas anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI dari Rp 166,2 triliun menjadi Rp 139,2 triliun. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi belanja negara.
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran sebesar Rp 26,99 triliun ini terutama berdampak pada belanja barang dan belanja modal.
“Anggaran tetap berada pada DIPA Kemenhan dan TNI, namun dengan status diblokir,” kata Donny.
Berikut rincian efisiensi anggaran di masing-masing unit organisasi:
- Kemenhan: Rp 8,43 triliun
- Mabes TNI: Rp 3,68 triliun
- TNI Angkatan Darat (AD): Rp 5,16 triliun
- TNI Angkatan Laut (AL): Rp 6,07 triliun
- TNI Angkatan Udara (AU): Rp 3,36 triliun
