ORINEWS.id – Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa libur Lebaran 1446 H/2025 M bagi sekolah akan berlangsung selama kurang lebih 20 hari. Keputusan ini diambil untuk mengurai kemacetan pada saat musim mudik Lebaran 2025.
Hal ini disampaikan Menag dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Idulfitri 1446 H/2025 M di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), Jakarta.
“Kami memang mengusulkan supaya memberi waktu lebih panjang masa liburan ini. Tadinya kita sepakati edaran pertama itu tanggal 24 Maret 2025, tapi karena madrasah liburnya lebih ada hari Jumat, di situ ada hari Jumat, Sabtu, ya makanya kita ubah itu menjadi tanggal 21 Maret 2025,” kata Nasaruddin, Senin (10/3).
Nasaruddin menjelaskan, perubahan libur ini bertujuan agar rentang perjalanan mudik lebih panjang dapat mengurai kemacetan. Libur Lebaran akan dimulai pada 21 Maret 2025.
“Dengan demikian rentang perjalanan mudik ini nanti akan lebih panjang, kurang lebih 20 hari. Jadi bisa lebih panjang untuk masyarakat, bisa dipakai untuk mengurai kemacetan yang bisa terjadi,” jelasnya.
Senada, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan, terdapat perubahan jadwal pembelajaran selama Ramadhan. Termasuk perubahan libur sekolah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fittri 2025.
Menurut dia, libur bagi anak sekolah akan dimajukan dari yang sebelumnya mulai 26 Maret menjadi 21 Maret 2025.
Ia memastikan, perubahan jadwal libur Lebaran 2025 untuk sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan agama ini sudah disepakati dengan Menteri Dalam Negeri dan dengan Menteri Agama.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (3/3).
“21–28 Maret dan 2–8 April itu libur Idul Fitri bagi sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan. Kemudian 9 April kembali belajar sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan,” urai Mu’ti.
Perubahan jadwal libur sekolah menjelang perayaan Idul Fitri 2025 ini berdasarkan kesepakatan Menteri Dalam Negeri dan dengan Menteri Agama
