ORINEWS.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengusut dugaan korupsi dalam impor bawang putih di Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Desakan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, yang menilai pengungkapan kasus ini selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi.
“Statement Presiden Prabowo jelas, beliau akan mengejar koruptor hingga ke Antartika. Mafia-mafia impor, termasuk dalam kasus bawang putih, harus diungkap dan diadili,” ujar Hari kepada media, Minggu (2/3/2025).
Selain kasus impor bawang putih, Hari juga menyoroti keberadaan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang disebutnya sebagai ladang mafia pangan. Menurutnya, Bapanas merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya era Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai menjadi penghambat upaya swasembada pangan.
“Swasembada pangan tidak akan terwujud jika Bapanas tetap dipertahankan karena ada dualisme dengan Kemenko Pangan. Bubarkan Bapanas karena sudah menjadi rumah bagi mafia impor,” tegasnya.
Sementara itu, di tengah polemik dugaan mafia impor, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa Kemendag telah menerbitkan persetujuan impor bawang putih dengan jumlah mencapai 300 ribu ton. Keputusan ini menjadi perhatian di tengah upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.[]
