ORINEWS.id – Citra pemerintahan semakin buruk jika ada menteri yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, salah satunya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT), Yandri Susanto.
Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, Presiden Prabowo Subianto mestinya sudah bisa mengevaluasi menteri-menterinya yang kurang berperan dalam membantu agenda pemerintahan.
“Prabowo harus mengganti menteri yang menggunakan jabatannya untuk kepentingan sesaat tanpa berkorelasi dengan visi dan misi Prabowo sesuai janji kampanye,” kata Hari kepada RMOL, Minggu 2 Maret 2025.
Hari pun mengingatkan kepada para menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) untuk tidak aji mumpung berlindung di ketiak Prabowo.
“Citra pemerintahan semakin jauh jika para pembantu Prabowo berjalan hanya didasari hasrat kepentingan pribadi dengan menggunakan jabatannya,” pungkas Hari.
Seperti diketahui, pemilihan bupati dan wakil bupati Serang 2024 harus diulang karena terbukti terjadi pelanggaran netralitas aparat desa.
Dalam putusan perselisihan hasil pemilihan umum bupati (PHPU Bup) Kabupaten Serang untuk perkara nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mencermati ada keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT), Yandri Susanto dalam kemenangan pasangan nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas.
Menteri Yandri merupakan suami dari Ratu Rachmatuzakiyah.[]
