Bahlil, Yandri dan Noel Layak Dicopot Prabowo

ORINEWS.id -Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengevaluasi dan memberi sanksi tegas kepada para menteri Kabinet Merah Putih yang hanya membuat gaduh.
Sebab, para menteri pembuat gaduh itu sudah merusak reputasi dan citra pemerintahan Prabowo. Bahkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada Prabowo.
“Kasus Menteri Desa Yandri misalnya, dinilai oleh MK cawe-cawe pada Pilkada di Kabupaten Serang. Padahal seorang menteri seharusnya taat aturan, sebagaimana yang sering diingatkan Prabowo,” kata pengamat komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, seperti dilamsir rmol, Jum’at, 28 Februari 2025.
Jamiluddin juga mendorong Presiden Prabowo melakukan hal yang sama dalam kasus LPG 3 kg yang sempat menyengsarakan rakyat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia harus dituntut pertanggungjawabannya dan mendapat sanksi tegas berupa pencopotan dari kabinet.
“Kasus ini jelas merusak citra pemerintah akibat kebijakan ugal-ugalan. Padahal presiden menginginkan kabinetnya memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat,” ujar Jamiluddin.
Tak hanya itu, Jamiluddin juga menilai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, tidak bisa menjaga tutur kata dan melakukan komunikasi publik yang buruk. Di mana Noel mempersilakan rakyat untuk tak kembali lagi ke Tanah Air saat tagar #KaburAjaDulu menjadi perbincangan hangat warga.
“Akibatnya, sebagian anak bangsa menilai sebagian kabinet Prabowo hanya menjadi beban, bukan solusi menuju Indonesia yang lebih baik,” tutur Jamiluddin.
Kasus-kasus semacam itu, menurut Jamiluddin, selain merusak reputasi dan citra, juga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Presiden Prabowo. Para menteri seperti itu tak seharusnya dipertahankan.
“Jadi, menteri yang tak sejalan dengan arah kebijakan Prabowo sudah seharusnya diganti. Para menteri seperti ini tak boleh lama-lama di kabinet. Rakyat tak sudi membayar gaji para menteri yang tak becus tersebut. Karena itu, Prabowo sudah seharusnya mengganti menteri pembuat gaduh,” pungkasnya.[]