ORINEWS.id – Polemik terkait pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar tahun 2025 yang ramai diperbincangkan di media dalam beberapa hari terakhir turut mendapat tanggapan dari Ketua Satgas Commando Independen Aceh Besar, Anwar atau yang akrab disapa Bang Pok. Dalam pernyataannya di kawasan Samahani, Aceh Besar, Selasa (25/2/2025), ia menegaskan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.
“Saya selaku Ketua Tim Satgas Commando Independen sangat mendukung pengadaan mobil dinas baru bagi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar oleh Pemkab Aceh Besar. Sepanjang yang saya ketahui, mobil dinas lama sudah di-‘dem’ oleh bupati periode sebelumnya, sehingga perlu adanya pengadaan kendaraan operasional yang baru,” ujar Bang Pok.
Menurutnya, pengadaan kendaraan dinas bagi kepala daerah yang baru terpilih merupakan hal yang lazim dilakukan di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa selama prosesnya tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka kebijakan tersebut sah dan wajar untuk dilakukan.
“Saya sebagai pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar merasa bangga jika kepala daerah memiliki kendaraan dinas yang layak dan mampu menunjang kegiatan operasionalnya. Apalagi, mengingat luasnya wilayah serta kondisi geografis Aceh Besar, kendaraan yang mumpuni tentu sangat diperlukan. Jadi, pengadaan ini bukan soal keinginan, melainkan kebutuhan,” jelasnya.
Terkait dengan anggaran yang dialokasikan, Bang Pok menilai bahwa selama Pemkab Aceh Besar memiliki kemampuan keuangan, maka tidak ada yang perlu dipersoalkan.
“Sepanjang sesuai aturan dan harganya masih dalam batas wajar, saya rasa tidak ada masalah. Toh, menurut informasi yang beredar, harga mobil yang dibeli pun tidak mencapai angka maksimal dari pagu yang tersedia,” tambahnya.
Sebelumnya, diketahui bahwa Pemkab Aceh Besar telah menganggarkan Rp7,6 miliar untuk pengadaan lima unit mobil dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Ketua PKK, dan Wakil Ketua PKK. Kebijakan ini menuai beragam reaksi dari masyarakat, dengan adanya pihak yang mendukung maupun yang mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut di tengah kondisi ekonomi daerah.[]
