ORINEWS.id – Memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi pesan yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai resmi ditahan KPK. Dia meminta hal ini perlu dilakukan, agar penegakan hukum di Indonesia harus tidak pandang bulu.
Hasto meminta KPK berani mengungkap berbagai kasus korupsi, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” kata Hasto, saat akan dibawa ke Rumah Tahanan KPK, Kamis (20/2/2025) malam.
Hasto menuturkan, posisinya sebagai Sekjen partai pasti memiliki konsekuensi Politik, termasuk dikriminalisasi. Oleh sebab itu, dia mengaku tidak kaget dengan penahanan yang dilakukan oleh KPK.
“Sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala,” kata Hasto.
Selaras dengan ucapan Hasto, dengan maraknya coretan “Adili Jokowi” muncul di muncul di sejumlah wilayah di Indonesia. Di antaranya, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Bahkan, di media sosial X (Twitter), tagar #AdiliJokowi telah menjadi trending topic selama berhari-hari.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mencurigai adanya gerakan yang muncul belakangan ini. Dia curiga ada kontribusi PDIP dalam menggerakkan massa.
“Dengan maraknya gerakan massa yang saat ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik, PDIP bisa saja ikut menggerakan massa mendorong adanya perubahan, jika itu terjadi posisi Prabowo benar-benar tersudut,” ucapnya kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bikin Ketum Megawati Soekarnoputri berang, hingga mengeluarkan instruksi untuk para kadernya tak mengikuti kegiatan pembekalan kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi disampaikan melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025) bertanda tangan Megawati. Dalam surat ini, Megawati meminta para kader menunda keberangkatan mereka dalam agenda retret kepala daerah yang diinstruksikan Presiden RI Prabowo Subianto. Penundaan ini disebabkan karena dinamika politik nasional usai Hasto resmi ditahan KPK.
Megawati menyatakan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis dalam surat tersebut, Jakarta, Kamis (20/2/2025) malam.
Diketahui, setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025), para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan langsung menjalani retret atau orientasi khusus di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Retret ini bukan sekadar pertemuan biasa.
Selama delapan hari, mulai 21 hingga 28 Februari 2025, para kepala daerah akan mengikuti berbagai pembekalan intensif yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mereka tentang tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Presiden Prabowo sendiri sempat menyinggung agenda ini saat memberikan sambutan setelah pelantikan.
Ada 177 kader PDIP yang dilantik menjadi kepala daerah. Angka itu didapat dari jumlah kader yang mengikuti pembekalan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (19/2/2025), sehari sebelum pelantikan di Istana Negara.
Dari jumlah itu, baru Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu yang menyatakan akan mematuhi perintah Megawati. “Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).
Sementara, Gubernur Jakarta Pramono Anung, memilih memilih bungkam saat ditanya mengenai keikutsertaannya dalam retret. Momen itu terjadi saat Pramono melayat ke rumah duka mantan Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo, pada Jumat (21/2/2025).[source:inilah]
