ORINEWS.id – Akibat penahan Hasto Kristianto oleh KPK Kamis, 20 Februari 2025, Megawati Sukarnoputri secara mendadak membuat surat perintah agar para kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti retreat kepala daerah yang akan di adakan di Magelang 21 hingga 28 Februari ini. Tentu saja langkah ini mengejutkan publik, ditengah maraknya aksi mahasiswa Indonesia Gelap, yang semakin membesar.
Terkait hal itu, Syahganda Nainggolan, dari lembaga kajian Sabang Merauke Circle berpandangan Mega harus membedakan kasus hukum dan urusan kenegaraan, serta menganjurkan Megawati lebih bijaksana berpolitik.
“Megawati harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan Politik, sebab, penangkapan Hasto adalah proses penegakan hukum sedangkan retreat adalah urusan kenegaraan. Apalagi mungkin saja penangkapan Hasto itu tidak melibatkan kekuasaan Prabowo Subianto, melainkan konflik internal PDIP dilayer elit mereka,” katanya, Jumat, 21 Februari 2025.
Sebaliknya, ketidakhadiran kepala daerah di retreat Magelang akan menghambat pembangunan daerah, karena kepala daerah telah dilantik oleh Presiden harusnya segera mengemban pembangunan nasional di daerah.
“Jangan sampai ketidakhadiran para kepala daerah dari PDIP menghambat pembangunan di daerahnya, apalagi daerah strategis seperti Jakarta dan Bali,” tutur Syahganda.
Apalagi kepala daerah itu produk pilkada, yakni hasil suara rakyat.
“Kepala daerah adalah hasil dari pemilu suara rakyat dan diundang untuk bisa segera sinkron antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.” Pungkas Syahganda.
Surat Megawati sendiri ditanggapi beragam oleh pada kader PDIP yang kepala daerah, sebagian mengikuti arahan Ketua Umum PDIP tersebut, sebagian lain tetap mengikuti retreat di Magelang dengan alasan demi memenuhi kepentingan masyarakat daerahnya.
