ORINEWS.id – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mempertanyakan keputusan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, yang berencana menghapus sistem barcode (QR Code) untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU.
Jika barcode dihapus, kata Yuliot, lantas bagaimana skema pembelian BBM subsidi agar tetap tepat sasaran?. Menurutnya, pembelian BBM subsidi seperti pertalite dan solar harus menggunakan barcode (QR) agar tepat sasaran.
“Itu nanti distribusinya bagaimana?” kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat seperti dilansir detikfinance, Jumat (14/2/2025).
Aceh Jadi Contoh Nasional dalam Penggunaan QR Code
Diketahui, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyebutkan program pembelian BBM subsidi dengan menggunakan QR Code di Aceh telah mencapai 100%. Aceh disebut sebagai pionir untuk program tersebut.
“Masyarakat Provinsi Aceh merupakan pionir contoh model positif dalam penggunaan BBM subsidi yang sudah menggunakan QR Code. Program ini sudah mencapai 100 persen di Aceh,” kata Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Freddy Anwar kepada wartawan, seperti dilansir detikfinance, Jumat (31/3/2023).
Menurutnya, masyarakat Aceh yang membeli solar subsidi dan Pertalite sudah menunjukkan QR Code saat mengisi minyak. Penggunaan kode tersebut dinilai dapat mencegah kecurangan serta mengurangi penyalahgunaan BBM subsidi.
“Program subsidi tepat ini merupakan program pemerintah untuk memastikan penggunaan BBM subsidi sesuai dengan peruntukannya,” jelasnya.
Sistem Barcode Menyusahkan Rakyat
Sebelumnya, Gubernur Aceh yang baru dilantik, H. Muzakir Manaf alias Mualem, mengumumkan rencana penghapusan aturan barcode (kode batang) untuk pengisian bahan bakar di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh.
Penyataan ini disampaikan Mualem dalam pidato perdananya setelah resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh bersama Wakilnya Fadhlullah oleh Mendagri, Tito Karnavian dalam rapat paripurna istimewa DPRA, Rabu (12/2/2025).
Mualem menegaskan, langkah ini diambil untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan bahan bakar tanpa harus melalui prosedur administratif yang dinilai merepotkan.
“Kami ingin menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Karena itu, PR kami adalah semua SPBU di Aceh tidak lagi menggunakan barcode,” ujar Mualem di Gedung DPRA, Banda Aceh.
Sistem barcode untuk pembelian BBM subsidi mulai diterapkan di Aceh sejak akhir 2022 sebagai bagian dari proyek percontohan yang dikelola oleh Pertamina. Melalui sistem ini, masyarakat diharuskan mendaftarkan nomor polisi kendaraannya di aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan barcode sebelum dapat membeli BBM bersubsidi.
Kebijakan tersebut awalnya bertujuan menekan penyalahgunaan BBM subsidi dan mengurangi antrean di SPBU. Namun, dalam perjalanannya, banyak masyarakat mengeluhkan sistem ini karena dianggap menyulitkan akses terhadap bahan bakar.
“Saya lihat melakukan scan, menempelkan stiker itu tidak ada maknanya,” tegas Mualem.
Keputusan Mualem untuk menghapus barcode tentu menimbulkan tanda tanya besar. Akankah ada mekanisme baru yang lebih efektif, atau justru membuka celah bagi penyalahgunaan BBM subsidi?.[]
