ORINEWS.id – Keberlanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai warisan rezim Joko Widodo (Jokowi) terus menjadi polemik di pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.
Terlebih, pemerintahan Prabowo baru-baru ini juga telah mengeluarkan kebijakan efisiensi yang berdampak pada pemangkasan anggaran di berbagai sektor.
Pemerhati Politik Rocky Gerung meminta Prabowo untuk mengevaluasi total peninggalan kebijakan Jokowi yang tidak bermanfaat.
“Pak Prabowo harus mengevaluasi mana yang primer, artinya dipastikan oleh konstitusi, mana yang sekunder, artinya kebutuhan yang memungkinkan Indonesia tumbuh sesuai dengan keinginan 8 persen, mana yang tersier yang dianggap sebagai proyek-proyek pencitraan,” ujar Rocky dikutip dalam kanal Youtube pribadinya, Kamis malam, 13 Februari 2025.
Menurut akademisi yang pernah disebut-sebut sebagai mentor politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu, sudah semestinya proyek tersier seperti IKN untuk dihentikan total oleh Prabowo.
“Tidak ada kepentingan sebetulnya dari 10 tahun lalu untuk memindahkan ibukota dan itu ambisi dari Presiden Jokowi, itu yang memang harus dibatalkan habis-habisan, kalau konsekuensinya terbengkalai, ya memang harus terbengkalai,” tegasnya.
Menurut aktivis yang pernah dikriminalisasi di era Jokowi itu, jika pemerintahan Prabowo masih memberi kesan akan dilanjutkan sementara pemangkasan anggaran terjadi di sektor lain, maka bisa berakibat fatal buat rakyat.
“Kalau ada pemberian anggaran pada IKN, akibatnya adalah wilayah seperti perlindungan HAM, pendidikan, perbaikan gizi, pemeliharaan kesehatan itu jadinya drop kan,” ungkap dia.
Masih kata Rocky, dampak selanjutnya ialah ekonomi yang lesu ditandai dengan PHK besar-besaran di berbagai daerah.
“Mengapa pemerintahan sebelumnya membuat APBN yang masih berantakan tetapi masih ingin membiayai proyek-proyek yang disebut strategis, proyek-proyek mercusuar, kan itu yang mesti diterangkan pada publik kan? Jadi yang kita sebut rasa keadilan itu harus dibaca sebagai protes terhadap sistem yang menyebabkan mereka memperoleh ketidakadilan,” bebernya.
“Sistem itu apa? Ya sistem penganggaran? Penganggaran itu apa? Penganggaran itu kan ada bagian untuk melayani kepentingan publik,” tandasnya.[]
