ORINEWS.id – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem menyatakan keinginannya untuk menghapus sistem barcode dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh. Menurutnya, kebijakan ini bukan bagian dari program prioritas dalam visi dan misi kepemimpinannya pada periode 2025-2029.
Juru Bicara Mualem-Dek Fadh, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, menegaskan, sistem QR code BBM di Aceh merupakan isu sensitif di kalangan masyarakat. Ia mempertanyakan alasan Aceh dijadikan daerah percontohan penerapan sistem tersebut, padahal tidak diberlakukan secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
“Aceh merupakan salah satu dari sedikit provinsi penghasil minyak dan gas bumi di Indonesia, bahkan di dunia. Namun, mengapa justru Aceh yang pertama kali diberlakukan kebijakan ini secara ketat?” ujarnya.
Selain itu, masyarakat Aceh yang bepergian ke Sumatera Utara dan wilayah lain di Indonesia tidak mengalami kendala dalam mengisi BBM tanpa sistem barcode. Oleh karena itu, Gubernur Aceh meminta agar masyarakat Aceh diperlakukan secara adil oleh pemerintah pusat dan Pertamina.
“Atas dasar itulah Gubernur Aceh dalam statemennya dari lubuk hati yang paling dalam ingin agar masyarakat Aceh diperlakukan secara adil oleh Pemerintah Pusat atau dalam hal ini Pertamina sekarang dan saat ini juga,” tegas Ampon Man.
Dorong Evaluasi Regulasi dan DBH Migas
Ampon Man menekankan, penghapusan sistem barcode memerlukan kajian lebih mendalam, terutama terkait regulasi yang mengatur distribusi BBM bersubsidi. Hal ini mencakup Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 dan perubahannya dalam Perpres Nomor 117 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ESDM yang mengatur perhitungan harga jual eceran BBM.
Selain regulasi, ia juga menyoroti pentingnya meninjau kembali jatah BBM bersubsidi bagi Aceh serta Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (Migas) yang menjadi hak penerimaan daerah.
“Kita akan membicarakan hal ini lebih lanjut dengan pemerintah pusat, Pertamina, serta Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas,” katanya.
Konteks Historis dan Harapan Keadilan
Dalam pernyataannya, Ampon Man juga mengingatkan agar pemerintah pusat jangan mengulang perlakuan tidak adil terhadap Aceh, yang telah memicu konflik panjang di masa lalu. Ia merujuk pada ketidakadilan dalam pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi gas alam Arun serta sejarah perjuangan Aceh dalam mempertahankan keadilan.
“Gubernur Aceh saat ini ingin agar situasi psikologis Aceh yang merasa selalu diperlakukan tidak adil sejak bergabung dengan Republik Indonesia, sehingga terjadi perlawanan DI/TII pada tahun 1953 selama 9 tahun, karena Aceh yang sebelumnya berdiri sebagai sebuah entitas Negara Bangsa disatukan dengan Provinsi Sumatera Timur. Kemudian juga eksplorasi dan ekploitasi cadangan gas alam raksasa Arun yang hasilnya dibagi secara tidak adil, yang berujung timbulnya perlawanan Gerakan Aceh Merdeka selama hampir 30 tahun. Sebab itu, perlawanan karena perlakuan tidak adil ini diharapkan tidak akan berulang lagi di masa depan,” tegas Ampon Man.
Tak hanya itu, lanjutnya, PT Pertamina dan Garuda Indonesia adalah bagian dari sejarah perjuangan rakyat Aceh dalam mendukung berdirinya Republik Indonesia. Karena itu, Gubernur Aceh berharap ada solusi yang adil bagi semua pihak agar keadilan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktiknya.
“Kita harapkan dalam masa depan akan ada solusi yang baik dan adil bagi semua serta menjadi perhatian semua pihak bahwa keadilan itu perlu bagi semua dan berlaku secara serentak bagi semua kita dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Ampon Man.
Gubernur Aceh juga berharap ada pendekatan yang lebih adil, termasuk dalam kebijakan distribusi BBM, sehingga masyarakat Aceh tidak merasa diperlakukan berbeda di bandingkan daerah lain di Indonesia.[red]
