Oleh: Laksma TNI Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla.*
PRESIDEN Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam mereformasi anggaran negara. Pemotongan anggaran kementerian dan lembaga yang tidak tepat sasaran, yang selama ini menjadi ladang pemborosan dan korupsi, dilakukan secara masif. Keputusan ini bukan tanpa alasan.
Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBN benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk birokrasi gemuk atau proyek-proyek yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan kebijakan ini, pemerintah diperkirakan menghemat lebih dari Rp500 triliun, yang akan dialokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur vital seperti sekolah, jembatan, jalan raya, dan sarana umum yang selama puluhan tahun terbengkalai.
Menertibkan Pemborosan Negara
Beberapa kementerian mengalami pemangkasan drastis. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang awalnya dirumorkan kehilangan hampir seluruh anggarannya, tetap mendapatkan dana pemeliharaan yang diperlukan. Namun, proyek-proyek yang tidak mendesak dan kurang manfaat bagi rakyat dipangkas habis.
Sementara itu, Anggaran IKN (Ibu Kota Nusantara) juga mengalami penyesuaian besar-besaran. Presiden Prabowo memastikan bahwa proyek ini tetap berjalan, tetapi dengan skema pembiayaan yang lebih ketat dan transparan. Jika tidak dikontrol, kawasan yang seharusnya menjadi pusat pemerintahan baru bisa kembali menjadi hutan belukar tanpa arah.
Di sektor penelitian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut terkena dampak pemangkasan, mengingat efisiensi dan efektivitas program riset yang selama ini dipertanyakan. Pemangkasan ini bukan berarti Indonesia tidak peduli dengan riset, tetapi menegaskan bahwa dana penelitian harus benar-benar digunakan untuk inovasi nyata, bukan sekadar anggaran yang habis tanpa hasil konkret.
Efisiensi dan Akuntabilitas
Salah satu langkah berani lainnya adalah pemotongan anggaran untuk daerah hingga 30 persen. Langkah ini diambil setelah evaluasi menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah yang hanya mengandalkan dana transfer dari pusat, sementara pendapatan asli daerah (PAD) mereka tidak berkembang. Bahkan, di beberapa daerah, PAD hanya cukup untuk membayar setengah gaji pegawai, tanpa ada pembangunan signifikan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mulai mandiri dan kreatif dalam mengelola anggaran. Jika selama ini banyak daerah terjebak dalam rutinitas anggaran yang boros dan tidak produktif, kini mereka harus berpikir ulang.
Revolusi Birokrasi
Salah satu pos anggaran yang juga dipangkas besar-besaran adalah biaya perjalanan dinas, yang selama ini sering menjadi celah penyalahgunaan keuangan negara. Dengan kebijakan ini, penghematan bisa mencapai Rp50 triliun per tahun, yang dapat dialokasikan untuk membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur publik lainnya.
Namun, perjalanan dinas untuk acara yang benar-benar penting tetap mendapat prioritas. Contohnya, pada 20 Februari 2025, Presiden Prabowo akan melantik seluruh kepala daerah di Jakarta. Pelantikan ini akan menjadi sejarah baru, di mana lebih dari 2.000 kepala daerah beserta pasangan mereka hadir langsung di Istana Negara untuk menerima amanat langsung dari Presiden.
Tidak hanya itu, di akhir Februari, seluruh kepala daerah akan kembali dikumpulkan di Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk karantina dan pembekalan selama 14 hari. Ini menjadi langkah nyata dalam membangun kedisiplinan dan keseriusan kepala daerah dalam menjalankan tugas mereka, serta memiliki Semangat “Bela Negara”.
Beberapa kepala daerah senior sempat mengusulkan durasi yang lebih singkat, hanya tiga hari, dengan alasan mereka sudah memahami tugasnya. Namun, pemerintah tetap bersikeras bahwa pelatihan ini harus dilakukan penuh agar seluruh kepala daerah benar-benar siap menjalankan visi pemerintahan yang bersih, efektif, dan pro-rakyat.
Dalam acara pelantikan dan pembekalan tersebut, Presiden Prabowo diperkirakan akan menyampaikan pidato bersejarah yang menekankan tiga hal utama: penghematan, antikorupsi, dan kerja keras untuk rakyat.
Presiden percaya bahwa dengan mendengar langsung arahannya, para kepala daerah akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola anggaran dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat.
Kebijakan pemangkasan anggaran ini mungkin terasa mengejutkan bagi banyak pihak. Namun, langkah ini adalah keputusan logis untuk memastikan kesejahteraan rakyat Indonesia benar-benar menjadi prioritas utama. Dengan pemanfaatan anggaran yang lebih efektif, pembangunan yang selama ini tertunda dapat segera direalisasikan, membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan berdaulat. rmol.id
*(Penulis adalah mantan Dirwilhan Kementerian Pertahanan, Ketua Presidium Pejuang Bela Negara)
