ORINEWS.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, melantik Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh), sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), di Gedung Utama DPR Aceh, Rabu (12/2/2025).
Rapat paripurna dengan agenda pengambilan sumpah dan pelantikan Mualem-Dek Fadh ini dipimpin langsung Ketua DPR Aceh, Zulfadli didampingi Wakil Ketua Saifuddin Muhammad (Yah Fud), Salihin, dan dihadiri anggota dewan lainnya.
Dalam rapat rapat paripurna itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) Khudri, membacakan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian dengan hormat Safrizal ZA dari Pj Gubernur serta Keppres pengangkatan Muzakir Manaf dan Fadhlullah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.
“Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2025 Tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Aceh dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh masa jabatan tahun 2025-2030,” kata Khudri saat membacakan Keppres tersebut. (klik disini)
Mualem-Dek Fadh dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian sekitar pukul 10.01 WIB. Prosesi pelantikan disaksikan Ketua Mahkamah Syar’iyyah Aceh. Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam acara ini, di antaranya mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, Anggota DPR-RI asal Aceh, para tokoh perdamaian Aceh, serta para pejabat daerah. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPRA, anggota DPR, Pimpinan Partai Politik Lolkal maupun Nasional, serta tamu undangan lainnya.
“Pada hari ini Rabu 12 Februari 2025 saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik saudara sebagai Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh,” kata Tito membacakan petikan pelantikan.
Setelah dilantik, dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas antara Mendagri Tito Karnavian, Muzakir Manaf dan Pj Gubernur Safrizal. Selanjutnya, Mualem-Dek Fadh dipeusijuk adat oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar.
Sementara itu, Ketua DPRA Zulfadhli menyampaikan harapannya agar terjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara eksekutif dan legislatif demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
“Penting bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh bersama DPRA untuk terus membangun komunikasi yang baik guna mewujudkan Aceh yang lebih maju sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Zulfadhli.[Adv]
