ORINEWS.id – Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Koperasi untuk membahas rencana efisiensi anggaran belanja yang diteken dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti kinerja Menteri Koperasi Budi Arie yang tak terlihat selama 100 hari kerja. Bahkan dia menyebut, Budi Arie tak menjalankan kebijakan Presiden Prabowo.
“Sayang 100 hari pak Menteri di Koperasi kalau ibarat mobil iklan mobil diesel itu nyaris tak terdengar pak, jadi kami bekum mendengar gebrakan dari pak menteri untuk melakukan sesuatu yang berdampak bagi koperasi bahkan kami liat apa yang dikakukan pak menteri hampir tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh pak Prabowo,” ujar Anam dalam rapat tersebut, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Anam juga menyoroti sikap Kementerian Koperasi yang tak gerak cepat soal adanya kebijakan penghapusan utang UMKM. Padahal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 koperasi turut bertanggung jawab.
“Kalau kemarin sedang ramai soal kebijakan penghapusan utang UMKM kemudian kebijakan tentang makan bergizi gratis, kami lihat bahwa penghapusan utang UMKM yang bergerak cepat hanya kementerian UMKM, padahal dalam pp no 7 tahun 2021 jelas bahwa koperasi yang dibawah Rp10 miliar juga bagian UMKM,” kata dia.
Selain itu, dia juga menyoroti tidak adanya keterlibatan Koperasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Soal MBG bisa terlibat selain UMKM adalah koperasi tapi sampai hari ii kami belum lihat langkah-langkah yang dilakukan oleh kementerian koperasi dalam rangka konsolidasi masyarakat untuk membentuk koperasi untuk menyediakan makan bergizi gratis,” tuturnya.