TERBARU

News

Pagar Laut 3,3 Km di Bekasi Akhirnya Dibongkar, Nelayan Bisa Melaut Lagi

Advertisements
BANK ACEH - PELANTIKAN GUBERNUR ACEH
image_pdfimage_print

ORINEWS.id – Pagar laut sepanjang 3,3 km di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi akhirnya dibongkar.

Advertisements
INDOSAT - HARI PERS NASIONAL

Pagar laut ini milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) yang sebelumnya diperuntukkan reklamasi penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya.

Advertisements
BANK ACEH - HARI PERS NASIONAL

“Alhamdulillah hari ini kami menyaksikan dari pihak perusahaan TRPN yang melakukan pembongkaran,” kata Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pung Nugroho Saksono dikutip dari RMOLJabar, Selasa (11/2).

Advertisements
WALI NANGGROE - PELANTIKAN GUBERNUR ACEH

Sebelum dibongkar, pagar laut berbahan bambu ini disegel Ditjen PSDKP lantaran mengganggu akses melaut para nelayan sekitar dan ekosistem pesisir.

Advertisements
BRAM - PELANTIKAN MUALEM - DEK FADH

“Dengan peristiwa ini paham bahwa ini (masalah pagar laut Bekasi) clear. Jadi dengan kesadaran sendiri dari pihak perusahaan menjadi contoh yang lain,” bebernya.

Advertisements
BACA JUGA
Istri Benny Laos Unggah Pesan untuk Suami Sebelum Insiden Speedboat Terbakar
PEMA - PELANTIKAN GUBERNUR ACEH

Adapun reklamasi laut Bekasi ini sebelumnya diperuntukkan fasilitas pokok, seperti pendalaman kolam labuh, pembuatan alur, penetapan alur dan pendalaman alur.

Advertisements
KONI - PELANTIKAN GUBERNUR ACEH

Di samping itu ada juga penataan toko, pembangunan kantor, serta pengaktifan tempat lelang maupun cold storage.

Advertisements
PEMA - HARI PERS NASIONAL

TRPN dikabarkan menyewa lahan di kawasan PPI Paljaya seluas 5.700 meter persegi selama 5 tahun dengan kompensasi Rp2,6 miliar dan ditambah beberapa penataan yang dilakukan di kawasan pelabuhan.

Advertisements
KESBANGPOL - PELANTIKAN GUBERNUR ACEH

Sementara itu, Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara telah mengakui kliennya tidak memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) di lokasi tersebut. Tanah tersebut milik masyarakat, sementara pihaknya hanya berusaha mengelola wilayah untuk pengembangan pelabuhan perikanan.

Advertisements
BPPA - PELANTIKAN GUBERNUR ACEH

“Jadi kalo ditanya HGB, jawabannya kami tidak punya. Kalau SHM yang punya masyarakat,” jelas Deolipa.[]

Advertisements
DPRA - ISRA MI'RAJ

Artikel Terkait

Load More Posts Loading...No more posts.