ORINEWS.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) semestinya bersikap bijak dalam melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas dana perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Bila tidak cermat, kebijakan ini akan membuat PNS malas bekerja dan masyarakat yang terkena imbasnya.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menegaskan jangan sampai efisiensi berakibat buruk terhadap citra Presiden Prabowo Subianto.
“Jika efisiensi malah membuat blunder dan memotong hak ASN, ketidaksukaan terhadap Presiden akan tercipta. Tentunya SMI sebagai Menkeu bertanggung jawab,” kata Hari Purwanto, dalam pernyataannya yang diterima redaksi, Jumat 7 Februari 2025.
Menurutnya, kebijakan efisiensi harus dipandang secara bijak dengan mengedepankan program prioritas pemerintah.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati melakukan efisiensi anggaran negara dengan memangkas anggaran perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Efisiensi dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan pengeluaran dan mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berdasar pada surat bernomor S-1023/MK.02/2024 yang diterbitkan 7 November 2024.[]
