ORINEWS.id – Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan.
Kali ini, dirinya menyoroti soal anggaran perjalanan dinas, mulai dari Biro Umum Pemprov Jabar hingga Gubernur Jabar.
Pria yang akrab disapa Kang Dedi itu memangkas seluruh perjalanan dinas luar negeri.
Selain itu, dirinya juga memangkas separuh atau 50 persen anggaran dinas dalam negeri.
Hal tersebut Disampaikan Kang Dedi lewat status instagramnya @dedimulyadi71 pada Rabu (18/2/2025).
Dalam postingannya, dirinya terekam tengah berdiskusi dengan seorang pejabat Pemprov Jabar.
Kang Dedi menanyakan soal alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perjalanan dinas gubernur maupun pejabat di Pemprov Jabar.
Dirinya pun memutuskan untuk menghapus seluruh perjalanan dinas luar negeri selama dirinya memimpin Jabar.
“Biro umum ada Gubernur ada perjalanan dinas luar negeri nggak?” tanya Kang Dedi.
“Ada yang disiapkan pak,” jawab Sekda Jawa Barat.
“Hapus!” ujar Kang Dedi tegas.
Keputusannya untuk menghapus perjalanan dinas luar negeri diungkapkan Kang Dedi sangat sederhana.
Sembari berkelakar, dirinya menyampaikan perjalanan dinas luar negeri tidak perlu, apalagi dirinya mengaku tidak bisa bahasa inggris.
“Bapak nggak akan ke luar negeri?” tanya sang pejabat Pemprov Jabar memastikan.
“Ngapain, ngomong bahasa inggrisnya saya juga nggak bisa,” ujar Kang Dedi seraya tertawa.
“Udah hapus,” tambah Kang Dedi menegaskan.
Tak hanya perjalanan dinas luar negeri, Kang Dedi juga menyoroti soal anggaran perjalanan dinas dalam negeri.
Dirinya menegaskan anggaran perjalanan dinas dalam negeri dipotong separuhnya sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres).
“Perjalanan dinas dalam negerinya dikurangi,” ujar Kang Dedi.
“Dikurangi?” tanya sang pejabat.
“Dikurangi, sesuai dengan inpres,” tegas Kang Dedi.
“Oh 50 persen (dikurangi) sesuai dengan inpres?” tanya sang pejabat lagi memastikan.
“Potong 50 persen sesuai Inpres. Yang saya potong 50 persen itu sesuai Inpres perjalanan dalam negeri,” tegas Kang Dedi.
Pemotongan anggaran perjalanan dinas Gubernur Jabar era Ridwan Kamil itu menurutnya berdampak besar terhadap penghematan.
Jumlahnya apabila dikalkulasikan mencapai lebih dari Rp 4 triliun.
“Lumayan kan dari Gubernur juga dapat banyak, Sekda juga harus sama loh dengan saya,” ujar Kang Dedi sembari tertawa.
Penghematan anggaran ini menurut Kang Dedi sangat penting.
Mengingat penyelenggaraan Pemilu 2024 telah menyerap APBD Pemprov Jabar hingga mencapai Rp 800 miliar.
“Pemilu menghabiskan dana Rp 800 miliar, tetapi sebelum saya jabat, saya sudah mengefisienkan Rp 4 triliun. Saya sudah memberikan kontribusi kepada negara Rp 3,2 triliun,” ungkap Kang Dedi.
“Mohon jangan dilebih-lebihkan. Kalau bukan saya yang pimpin, hilang itu Rp 4 triliun itu, bablas,” tambahnya.
“Gubernurnya nggak akan nanya-nanya, pokoknya ketok saja, udah setuju saja. Pasti gitu orang lain mah,” ujarnya diakhir tayangan.
Dedi Mulyadi Hapus Anggaran Baju Dinas Gubernur
Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi meminta anggaran baju dinas gubernur dihilangkan.
Hal itu disampaikannya dalam akun Instagramnya @dedimulyadi71, Selasa (4/2/2025).
Dalam obrolannya dengan pejabat di Pemprov Jabar, Dedi mempertanyakan, pegawai yang gajinya besar, apa perlu seragamnya ditanggung negara.
“Bapak (itu) tunjangannya kurang lebih hitungan saya Rp 25 juta sebulan. Masa baju aja harus dibeliin sama negara, memang bapak anak yatim mau lebaran,” ucap dia.
Lalu, Dedi mencontohkan dirinya yang menjahit sendiri pakaian pelantikan.
“Contoh loh, Pak, saya mau dilantik jadi gubernur, bajunya jahit sendiri. Anggaran baju-baju saya, hapus. Masukin jadi pendapatan, jadi belanja infrastruktur,” ujar Dedi Mulyadi.
Bukan hanya baju dinas untuk pelantikan, berbagai perlengkapan gubernur yang biasanya ditanggung APBD, minta dihapus.
“Sepatu (juga), hapus. Saya sudah punya sepatu, udah banyak. Dasi hapus. Udah pokoknya saya gini deh, ini di anggaran rumah tangga gubernur, ya hapus anggaran pakaian dinas gubernur,” tambah Dedi.
Seperti diketahui, selain baju dinas, Dedi sebelumnya menolak pengadaan mobil baru gubernur Jabar.
Hal itu diungkapkan pertama kalinya saat bersilaturahmi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Ia meminta anggaran itu dialihkan untuk menjalankan program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Jangan identik setiap pemimpin baru, mobil dinas baru,” beber Dedi.
Ia menyampaikan bahwa sebenarnya dirinya tidak menginginkan disediakan mobil dinas baru.
Karena tidak semua pemimpin baru menginginkan mobil baru.
Namun jika pengadaan mobil dinas baru untuk gubernur itu sudah dialokasikan anggarannya, Dedi menyarankan agar dialihkan ke kegiatan lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu seperti kegiatan pembangunan jalan, pembangunan rumah masyarakat miskin, dan lain-lain.
“Saya minta ke Pak Pj Gubernur, tolong jangan belikan saya mobil baru, saya juga punya mobil sudah cukup,” tutur dia.
Bahkan dia menantang seluruh wali kota dan bupati terpilih di Jabar untuk mengikuti langkahnya selama sekolah masih ada yang jelek
