TERBARU

Bodyguard Arsin Disebut Hingga Rela Taruhan Potong Leher Apabila Bosnya Ditangkap Karena Pagar Laut Tayang: Jumat, 14 Februari 2025 17:55 WIB Tribun XBaca tanpa iklan Editor: Desy Selviany zoom-inBodyguard Arsin Disebut Hingga Rela Taruhan Potong Leher Apabila Bosnya Ditangkap Karena Pagar Laut Kompas.com/ Acep Nazmudin A-A+ KADES KOHOD ARSIN — Kepala Desa Kohod, Arsin saat meninjau area laut yang memiliki SHGB dan SHM, di Desa Kohod, kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (24/1/2025) (foto kiri) dan (kanan) suasana kediaman Kepala Desa Kohod, Arsin di Kampung Kohod, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Selasa (28/1/2025). 400 warga Desa Kohod memburu Arsin yang kini tidak diketahui keberadaannya usai rumahnya digeledah Bareskrim. (Acep Nazmudin/ Kompas.com ) WARTAKOTALIVE.COM – Saking percaya diri dengan majikannya Kepala Desa Kohod, Arsin, seorang bodyguard atau Paspamdes disebut hingga sesumbar rela potong leher. Sesumbar seorang bodyguard Kepala Desa Kohod Arsin itu diceritakan oleh Henri Kusuma, penasihat hukum warga korban pagar laut seperti dimuat Tribunnews.com melalui BangkaPos Jumat (13/2/2025). Henri Kusuma mengungkapkan peringai Arsin bak Raja apabila berhadapan dengan rakyat jelata di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten. Sejak menjabat pada 2021, Arsin dikenal sebagai sosok yang arogan dan tak segan memaksa warga untuk mengikuti perintahnya. Jika tidak diikuti, Arsin tak segan mengerahkan preman hingga tukang pukul. “Di mata warga Kohod, Arsin seperti monster. Apapun yang dia bilang harus diikuti warga. Arogan,” kata Henri Kusuma. Saking arogannya, Arsin sangat percaya diri tidak akan bisa ditangkap oleh siapapun dalam kasus pagar laut ini. BERITA TERKAIT Jadi Tersangka Persetubuhan Anak, Vadel Badjideh Terancam 15 Tahun Penjara – TribunnewsTribunnews.com Jadi Tersangka Persetubuhan Anak, Vadel Badjideh Terancam 15 Tahun Penjara Harvey Moeis Divonis 20 Tahun dan Dimiskinkan Pengadilan Tinggi Jakarta, Kuasa Hukum: Innalillahi – TribunnewsTribunnews.com Harvey Moeis Divonis 20 Tahun dan Dimiskinkan Pengadilan Tinggi Jakarta, Kuasa Hukum: Innalillahi Bukti Prabowo Berpihak untuk Rakyat Kecil, 1.641 Sertifikat Tanah untuk Warga Majalengka – TribunnewsTribunnews.com Bukti Prabowo Berpihak untuk Rakyat Kecil, 1.641 Sertifikat Tanah untuk Warga Majalengka Hasan Nasbi: Kalau Habis Kontrak Jangan Bilang Terkena PHK karena Efisiensi – TribunnewsTribunnews.com Hasan Nasbi: Kalau Habis Kontrak Jangan Bilang Terkena PHK karena Efisiensi Reza Gladys Mengaku Diancam hingga Diperas Rp 5 Miliar, Nikita Mirzani Sebut Ongkos Endorsement – TribunnewsTribunnews.com Reza Gladys Mengaku Diancam hingga Diperas Rp 5 Miliar, Nikita Mirzani Sebut Ongkos Endorsement Reaksi Hasto Kristiyanto Jelang Sidang Putusan Praperadilan Penetapan Tersangkanya Digelar Besok – TribunnewsTribunnews.com Reaksi Hasto Kristiyanto Jelang Sidang Putusan Praperadilan Penetapan Tersangkanya Digelar Besok Dikabarkan Sudah Menikah dengan Dito Mahendra, Ini Pengakuan Nindy Ayunda – TribunnewsTribunnews.com Dikabarkan Sudah Menikah dengan Dito Mahendra, Ini Pengakuan Nindy Ayunda Kecewa Berat Vonis Praperadilan Hasto Kristiyanto, Kuasa Hukum Singgung Soal Peradilan Sesat 2 jam lalu
NasionalNews

Buntut Polemik LPG 3 Kg, Generasi Muda Khonghucu Minta Bahlil Dicopot

image_pdfimage_print

ORINEWS.id – Generasi Muda Khonghucu (Gemaku) Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang telah membuat kegaduhan melalui kebijakan sepihak melarang pengecer menjual LPG 3 kg.

“Generasi Muda Khonghucu Indonesia meminta Presiden harus tegas terhadap para pembantunya yang mengurus rakyat secara asal-asalan, tanpa koordinasi yang jelas, dalam hal ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia!” tegas Ketua Presidium Gemaku, Kristan kepada RMOL, Rabu, 5 Februari 2025.

Kristan pun menyarankan Presiden Prabowo untuk meninjau ulang kinerja para menterinya yang baru berjalan beberapa bulan saja. Terutama yang banyak menimbulkan polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat.

Lebih khusus lagi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengeluarkan kebijakan menyengsarakan rakyat dan tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo.

“Ibarat sebuah kapal, Presiden sebagai kapten yang mempunyai visi misi dan pikiran untuk membawa bangsa ini berlayar melintasi samudera, nyatanya tidak serta merta diikuti para pengikutnya,” jelas Kristan.

BACA JUGA
Golkar: Tidak Mungkin Menteri Buat Kebijakan Tanpa Sepengetahuan Presiden

Oleh karena itu, jika ingin terus berlayar, Presiden Prabowo harus siap mengganti para awak kapal yang lebih suka berjalan sendiri tanpa arahan.

Advertisements
PIRA - PELANTIKAN GUBERNUR ACEH

“Menteri ESDM harus jadi salah satu awak kapal yang dicopot karena justru apa yang dilakukannya membuat rakyat menderita. Membuat regulasi itu mudah, yang sulit adalah menjalankannya,” tegasnya.

Menurut Kristan, regulasi yang ada seharusnya sudah dipersiapkan bagaimana implementasinya di lapangan. Bukan sekadar keluar regulasi namun implementasi di lapangan justru baru dipikirkan. Contoh paling konkret adalah kebijakan soal LPG 3 kg yang menyebabkan antrean panjang hingga menelan korban jiwa.

“Jika demikian, tidak berlebihan jika kita sebut negara ini memang diurus asal-asalan,” pungkasnya.

BPPA - PELANTIKAN GUBERNUR ACEH
BACA JUGA
Menteri ATR Sebut Pagar Laut Tangerang Bukan Pencurian, DPR: Nusron Jangan Lepas Tangan

Kebijakan Kementerian ESDM yang melarang penjualan gas LPG 3 kilogram di tingkat pengecer per 1 Februari 2025, bukanlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.

“Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang (pengecer menjual LPG 3 kg) kemarin itu,” ungkap Dasco.

Oleh karena itu, ketika ada kegaduhan di masyarakat, Presiden Prabowo Subianto pada Selasa kemarin, 4 Februari 2025 telah menginstruksikan Kementerian ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 kg.

“Tapi melihat situasi dan kondisi tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.[]

Artikel Terkait

Load More Posts Loading...No more posts.