ORINEWS.id – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta, seperti Shell dan British Protelum (BP) disebabkan oleh kendala teknis perusahaan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pasokan BBM di SPBU swasta tersebut bergantung pada impor. Sementara pemerintah telah memberikan izin impor sejak Januari 2025.
Dalam hal ini, Bahlil tidak merinci jumlah kuota impor yang diberikan, namun ia menegaskan bahwa keterlambatan distribusi ini merupakan tanggung jawab masing-masing perusahaan.
“Ada perusahaan yang mungkin belum menjalankan impornya atau barangnya sedang dalam perjalanan. Itu urusan mereka,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 3 Februari 2025.
Menurut Bahlil, pemerintah telah menjalankan tugasnya dalam menjamin ketersediaan BBM. Namun, faktor teknis seperti keterlambatan kapal pengangkut diduga menjadi penyebab stok BBM di SPBU swasta belum tersedia.
“Memang ada perusahaan-perusahaan swasta mungkin yang dimaksud ini ada yang kapalnya belum tiba, ini kan persoalan kapal saja,” tambahnya.
Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di platform X ramai mengeluhkan kelangkaan BBM di SPBU Shell dan BP di beberapa wilayah Jakarta. Beberapa pihak bahkan menduga adanya praktik monopoli oleh pemerintah.
President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian sendiri telah mengatakan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan BBM segera kembali normal.
“Saat ini terdapat kendala dalam pengadaan dan penyaluran BBM,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada pekan lalu.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR) Vanda Laura mengonfirmasi sejumlah SPBU BP-AKR mengalami keterbatasan stok BBM. Meski tidak menjelaskan penyebabnya, ia memastikan bahwa pihaknya berupaya memulihkan ketersediaan produk secepat mungkin.
“Jaringan SPBU BP saat ini tetap beroperasi dan melayani pembelian produk bahan bakar yang tersedia,” katanya dalam pernyataan resmi.[]
