100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo, Legislator NasDem: Banyak Capaian Positif

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

ORINEWS.id – Fraksi Partai NasDem berpandangan bahwa dalam 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan berbagai capaian yang dinilai positif.

“Telah menunjukkan sejumlah capaian positif yang patut diapresiasi,” ujar Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem, Amelia Anggraini kepada media, Selasa, 28 Januari 2024.

Amelia mengungkapkan, salah satu program yang mendapat perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah diluncurkan pada 6 Januari 2025. Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi untuk hampir 90 juta anak sekolah dan ibu hamil di seluruh Indonesia.

Selain itu, kenaikan gaji guru dan upah buruh menjadi salah satu kebijakan luar biasa.

“Ini mendapat respons positif dari masyarakat dan menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan ini,” kata Legislator Nasdem ini.

Namun demikian, Amelia menyebut bahwa di balik capaian tersebut, sejumlah tantangan juga muncul. Salah satunya adalah kebijakan yang dinilai sering berubah, seperti rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibatalkan mendadak.

“Kebijakan luar negeri pun menjadi sorotan, khususnya terkait sikap pemerintah terhadap klaim maritim Tiongkok di Laut Cina Selatan, yang sempat menimbulkan kontroversi; bergabung ke BRICS dan Aksesi OECD yang masih tersendat,” kata Kapoksi Fraksi Nasdem di Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini

Di sisi lain, survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi, yakni mencapai 80,9 persen. Meskipun begitu, kata Amelia, beberapa pengamat menilai perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap kinerja sejumlah menteri untuk meningkatkan efektivitas kabinet.

Secara keseluruhan, bagi Amelia, 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap program-program pro-rakyat.

“Namun, masih banyak PR yang tentu harus diselesaikan bersama. konsistensi kebijakan dan koordinasi internal masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan publik ke depannya,” tutupnya.

[source:rmol]