ORINEWS.id – Pemerintah DKI Jakarta sedang melakukan efisiensi anggaran menjelang pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno pada 6 Februari 2025 mendatang.
Tidak hanya memangkas uang konsumsi rapat yang dialokasikan Rp 700 miliar, tetapi juga mengefisiensi anggaran perjalanan dinas.
“Kalau perjalanan dinas alokasi yang saat ini ada Rp 350 miliar, berarti kalau penghematan 50 persen bisa diefisienkan kurang lebih Rp 175 miliar,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata, Minggu (26/1/2025).
Michael mengatakan, Pemprov DKI sudah memproses secara verbal Instruksi Gubernur tentang efisiensi dan penyesuaian belanja tahun anggaran 2025.
Hal ini sebagai tindak lanjut atas terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Direncanakan Ingub (Instruksi Gubernur) ini akan diterbitkan hari Kamis (30/1/2025) atau Jumat (31/1/2025) depan,” tutur Michael.
Menurutnya, BPKD juga telah menginformasikan hal ini kepada para pucuk satuan perangkat kerja daerah (SKPD).
Dia meminta kepada para SKPD untuk menindaklanjuti instruksi dari pemerintah pusat tersebut.
“Untuk (anggaran) yang lainnya masih disisir dan diidentifikasi oleh seluruh SKPD/UKPD di Pemprov DKI Jakarta,” imbuhnya.
Michael menjelaskan, efisiensi atas anggaran belanja yang dilakukan meliputi belanja perjalanan dinas dengan sebesar 50 persen.
Kemudian selektif dalam melaksanakan belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/focus group discussion (FGD).
“Selektif dalam melaksanakan belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur pada belanja operasi seperti belanja sewa hotel, belanja sewa mobil, belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, dan belanja modal pengadaan peralatan dan mesin,” jelasnya.
Kemudian efisiensi belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan, belanja makanan dan minuman jamuan tamu dan belanja makanan dan minuman rapat masing-masing sebesar 50.
Lalu lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
“(Terakhir) akan melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari dana transfer ke daerah,” pungkas Michael.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta akan memangkas anggaran konsumsi rapat sekitar Rp 700 miliar jelang pelantikan Pramono Anung-Rano Karno (Doel), yang diagendakan pada 6 Februari 2025 mendatang.
Penghematan anggaran ini dilakukan agar program 100 hari kerja Pramono-Rano di Jakarta bisa berjalan optimal.
Hal itu dikatakan Ketua Tim Transisi Pram-Doel, Ima Mahdiah usai menggelar rapat dengan pejabat eksekutif Pemprov DKI Jakarta di Blok G Balai Kota, Jumat (24/1/2025).
Rapat yang digelar di Blok G Balai Kota DKI itu, turut dihadiri 70 pucuk organisasi perangkat daerah (OPD) dan beberapa direksi perseroan daerah.
Ima mengatakan, sudah dua pekan ini tim selalu berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta, harapannya proses peralihan pemerintahan dari Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi bisa berjalan mulus.
Kata Ima, rencana penghematan anggaran ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata.
“Terkait porsi-porsi mana saja, anggaran-anggaran mana saja yang kira-kira memang bisa dimasukkan dengan program 100 hari ini, karena tadi juga disampaikan oleh Pak Michael itu kami harus ada penghematan-penghematan,” kata Ima di Balai Kota DKI pada Jumat (24/1/2025).
Ima mengatakan, penghematan anggaran ini merupakan instruksi dari pemerintah pusat.
Karena itu, BPKD meminta para pimpinan OPD untuk menyisir kembali anggaran yang dianggap tidak perlu, agar dialihkan ke program prioritas.
“Tadi kan ada beberapa yang penghematan, kayak contoh snack, rapat, makan kantor itu kan ternyata (alokasi anggaran) Rp 700 miliar untuk se-DKI, itu yang perlu dihemat. Tadi ada beberapa item sih, nanti bisa langsung tanya Pak Michael yang lebih tahu rinci, yang bakal kami geser porsinya untuk masyarakat agar tepat sasaran,” jelas Ima.
Menurutnya, Tim Transisi akan terus berkoordinasi dengan pejabat eksekutif DKI terkait alokasi anggaran lain yang akan dipangkas.
Nantinya, hasil koordinasi ini akan disampaikan kepada Pram-Doel.
“InsyaAllah minggu depan sudah fix dan sudah mulai kami cross-check ke lapangan, jadi benar-benar Tim Transisi akan melihat sampai dengan prakteknya. Nanti insyaAllah tanggal 3 (Februari) kami akan menghadap Pak Gub dan Bapak Wagub untuk mempresentasikan kurang lebih selama 25 hari kami kerja,” ungkap Ima.[source:wartakotalive]
