TERBARU

AcehNews

Tindakan Safrizal Evaluasi Pejabat Eselon II Dinilai Sesuai Aturan dan Melalui Konsultasi Mualem

image_pdfimage_print

ORINEWS.id – Ketua Barisan Muda Aceh (BMA), Rahmat Rinaldi, mengkritik pandangan berlebihan sejumlah pihak terhadap langkah Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Safrizal ZA, yang melakukan evaluasi terhadap 20 pejabat eselon II. Menurut Rahmat, opini negatif yang tidak berdasar hanya akan memicu polemik yang tidak produktif.

“Jika ada pihak yang merasa berkepentingan, janganlah isu ini diframing secara berlebihan. Bapak Safrizal telah menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku, termasuk melalui tim panitia seleksi yang dibentuk untuk uji kompetensi,” ujar Rahmat, Sabtu (25/1).

Rahmat menjelaskan bahwa keputusan Safrizal untuk mengevaluasi pejabat eselon II didasarkan pada pertimbangan matang dan sesuai ketentuan hukum. Langkah ini, kata dia, telah melalui konsultasi dengan Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf alias Mualem, sebagai bagian dari proses transisi pemerintahan yang baik.

“Kita harus memahami bahwa evaluasi ini bukan keputusan sembarangan. Bapak Safrizal adalah pejabat tinggi di Kemendagri dan paham betul aturan yang harus diikuti. Apalagi beliau telah mendapatkan persetujuan dari Mualem,” tambahnya.

Menurut Rahmat, masyarakat Aceh harus berpikir positif terhadap kebijakan yang diambil oleh Safrizal. Ia juga menekankan pentingnya husnuzan (berprasangka baik) terhadap pemimpin yang bertindak untuk kebaikan bersama.

“Safrizal adalah putra daerah Aceh yang ingin membangun Aceh lebih baik. Kita harus mendukung, bukan malah menciptakan kegaduhan,” tegasnya.

Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal ZA, diketahui mengevaluasi 20 pejabat eselon II melalui uji kompetensi yang berlangsung pada 23-24 Januari 2025. Proses ini dilakukan dengan melibatkan tim panitia seleksi profesional. Safrizal menegaskan bahwa evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki kompetensi dan kinerja terbaik.

Rahmat juga mengingatkan semua pihak agar tidak memberikan komentar yang tidak perlu sebelum memahami aturan dan proses yang sedang berjalan.

BACA JUGA
26 SKPA Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2024

“Jangan asal berkomentar tanpa mengetahui aturan dan hasil akhirnya. Ini justru akan menciptakan persepsi yang keliru di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia pun berharap hasil evaluasi yang dilakukan Safrizal dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Aceh.

“Kita harus optimis bahwa langkah ini akan membawa Aceh menjadi lebih baik ke depannya,” tutup Rahmat.

Artikel Terkait

Load More Posts Loading...No more posts.