TERBARU

InternasionalNews

Donald Trump Hentikan Bantuan untuk Ukraina, Proyek Sekolah dan Vaksinasi Dibekukan

image_pdfimage_print

ORINEWS.id – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mulai membekukan proyek-proyek di Ukraina yang didanai melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Donald Trump yang ditandatangani pada 20 Januari 2025, yang isinya adalah perintah untuk menangguhkan sementara semua program bantuan luar negeri AS selama 90 hari untuk dilakukan peninjauan.

Dikutip dari Reuters, Sabtu 25 Januari 2025, penangguhan ini termasuk dukungan untuk sekolah dan layanan kesehatan seperti perawatan ibu dan vaksinasi anak-anak.

Namun, Pentagon tegas menyatakan bahwa perintah tersebut tidak berlaku untuk bantuan militer ke Kyiv. Demikian juga dengan bantuan militer ke Israel dan Mesir.

Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota Kongres AS dan dapat mendorong mitra internasional Amerika mencari pendanaan dari pesaing dan lawan AS.

BACA JUGA
Handphone Meledak Saat Di-charge, Warga Batam Alami Luka Bakar Parah
PEMA - PELANTIKAN GUBERNUR ACEH

Para kritikus berpendapat bahwa langkah ini dapat melemahkan pengaruh AS, terutama dalam persaingannya dengan inisiatif “Belt and Road” China yang luas.

Advertisements
PIRA - PELANTIKAN GUBERNUR ACEH

“Ini gila,” kata Jeremy Konyndyk, mantan pejabat USAID yang kini menjabat sebagai presiden Refugees International.

“Ini akan membunuh banyak orang. Maksud saya, jika diterapkan seperti yang tertulis dalam perintah itu, banyak orang akan mati,” ujarnya.

Sebelum penangguhan ini, USAID telah memberikan bantuan signifikan kepada Ukraina, termasuk 2,6 miliar Dolar AS dalam bantuan kemanusiaan, 5 miliar Dolar AS dalam bantuan pembangunan, dan lebih dari 30 miliar Dolar AS dalam dukungan anggaran langsung sejak awal perang pada Februari 2022.

Penangguhan sementara ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan luar negeri AS sejalan dengan kepentingan strategis negara tersebut.

BACA JUGA
Ternyata Ini yang Dibisikkan Razman ke Hotman Paris saat Ricuh di Persidangan
DPRA - ISRA MI'RAJ

Sekretaris Negara Marco Rubio akan meninjau program-program tersebut dalam 90 hari ke depan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan “America First” yang diusung oleh pemerintahan Trump.[]

Artikel Terkait

Load More Posts Loading...No more posts.
Hide Ads for Premium Members by Subscribing
Hide Ads for Premium Members. Hide Ads for Premium Members by clicking on subscribe button.
Subscribe Now