ORINEWS.id – Masuk 100 hari kerja pemerintah, Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk melakukan pembenahan besar dalam kabinetnya guna mendukung visi Indonesia Emas 2030.
Dalam rangka mencapai tujuan besar tersebut, Prabowo perlu merampingkan kabinet dan melakukan reformasi di berbagai sektor, termasuk pemberantasan korupsi dan efisiensi birokrasi.
“Dalam hal efisiensi, dan peningkatan kinerja pembenahan pemerintahan, Prabowo perlu mencopot menteri,” ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, kepada wartawan, Sabtu 25 Januari 2025.
Ia menilai, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, Prabowo perlu mengevaluasi dan bahkan mencopot beberapa menteri yang dianggap tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya.
Salah satu menteri yang disebut Rangkuti layak dicopot adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Selain itu, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, juga disorot. Pasalnya, Budi Arie yang sebelumnya menjabat Menkominfo diseret-seret dalam pusaran kasus judi online di Kominfo, sekarang Komdigi.
Lebih lanjut, Ray menilai reformasi institusi kepolisian harus menjadi prioritas utama bagi Presiden Prabowo. Ia menyarankan agar Prabowo mempertimbangkan untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menurutnya tidak mampu mengubah wajah kepolisian yang buruk di mata masyarakat.
“Isu partai coklat alias parcok menguat. Cepat dan tanggap dalam membungkam aktivis kritis tapi lemah dalam hal memberantas korupsi,” sesalnya.
Oleh karena itu, untuk mendorong reformasi yang lebih mendalam di kepolisian, Prabowo perlu memilih Kapolri yang benar-benar sejalan dengan visi dan misinya.
“Listyo adalah kapolri yang ditunjuk oleh Jokowi. Prabowo butuh kapolri yang sepenuhnya merupakan pilihan beliau. Tanpa itu, akan sangat sulit mendorong reformasi institusi polisi,” pungkasnya.[]
