ORINEWS.id – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, turut menanggapi polemik di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang diwarnai aksi demo ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menegaskan bahwa kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan keilmuan semata, tetapi juga harus diiringi dengan etika dan moralitas yang tinggi.
“Mudah-mudahan Allah selamatkan negeri Indonesia ini. Menjadikan pendidikan tinggi dan kemajuan sains teknologi makin tinggi ilmunya dan tinggi etikanya serta tambah dekat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa,” tulis KH Cholil Nafis di platform X saat menggungah dan mengomentari konten video Inilah.com, Senin (20/1).
Pernyataan KH Cholil Nafis muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap aksi demo pegawai Kemendiktisaintek yang menuntut keadilan atas dugaan pemecatan sepihak terhadap seorang ASN bernama Neni Herlina. Aksi ini turut diwarnai dengan spanduk bernada kritik keras terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro. Menteri Satryo sendiri diduga langsung meninggalkan kantor kementerian pada saat kejadian aksi demo tersebut.
Satryo Bantah Tuduhan Arogansi
Menanggapi aksi demo yang terjadi di kantornya, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro membantah tuduhan aroganisme dan kesewenang-wenangan yang diarahkan kepadanya. Menurutnya, demo yang dilakukan oleh pegawai kementerian itu adalah reaksi dari kebijakan mutasi besar-besaran yang sedang dijalankan.
“Tidak ada (arogansi dan kesewenang-wenangan). Demo ini terjadi karena ada pihak yang tidak senang dengan mutasi besar-besaran,” ujar Satryo kepada wartawan usai menghadiri pelantikan Rektor ITB di Bandung, Senin (20/1).
Satryo menjelaskan, mutasi tersebut merupakan langkah efisiensi yang sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, terutama setelah kementerian dipecah menjadi tiga bagian. Ia juga membantah adanya tindakan kasar dalam pemberhentian pegawai, seperti yang dituduhkan oleh para ASN.
Pegawai Tuntut Keadilan
Di sisi lain, Neni Herlina, ASN yang dipecat, menyatakan dirinya akan menempuh jalur hukum dan membawa kasus ini ke DPR RI. Ia menilai pemecatan yang dilakukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait status pekerjaannya.
“Status saya ini apakah benar-benar dipecat atau tidak? Sampai sekarang saya masih belum tahu. Saya ingin ada kejelasan hukum terkait keputusan ini,” ujarnya.
Selain itu, sejumlah ASN juga mengaku khawatir dengan kondisi di kementerian yang dinilai tidak kondusif, serta meminta adanya transparansi dalam kebijakan mutasi dan pemberhentian pegawai.
Dalam konteks ini, KH Cholil Nafis berharap agar insiden di Kemendiktisaintek dapat menjadi refleksi bagi semua pihak untuk tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembinaan karakter dan akhlak. Menurutnya, pendidikan tinggi harus menjadi sarana untuk menciptakan manusia yang unggul dalam ilmu dan etika.
