ORINEWS.id – Aksi TNI Angkatan Laut (AL) mencabut pagar laut di perairan Tangerang mendapat apresiasi dari masyarakat, khususnya para nelayan setempat. Namun, langkah ini justru menuai kritik terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dianggap kurang tegas dalam menyelesaikan polemik pemagaran laut.
Berbagai hujatan mengalir deras kepada KKP, ditambah lagi ketika Menteri Sakti Wahyu Trenggono turut kecewa terhadap aksi pencabutan pagar laut yang dilaksanakan TNI AL.
Ketua Presidium Pejuang Bela Negara (PPBN) Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan menilai langkah TNI AL sudah tepat dalam menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Ketidakjelasan ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. KKP telah melakukan investigasi, namun, hingga saat ini, hasil investigasi tersebut belum memberikan kejelasan,” kata Jaya kepada media, Minggu (19/1/2025) malam.
“Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan TNI AL untuk membongkar pagar laut tersebut. Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, menyatakan bahwa pihaknya hadir atas perintah Presiden melalui Kepala Staf Angkatan Laut untuk membuka akses bagi para nelayan yang akan melaut,” tambahnya.
Proses pembongkaran dimulai pada Sabtu, 18 Januari 2025 dengan melibatkan 600 personel TNI AL dan nelayan setempat. Pembongkaran ini ditargetkan selesai dalam 10 hari, dengan target harian membongkar dua kilometer pagar.
Berbagai kendala dihadapi, seperti sulitnya mencabut bambu yang telah mengeras dan dangkalnya kondisi laut yang menghambat penggunaan alat berat. Karena itu, pembongkaran dilakukan secara manual dengan menarik bambu menggunakan tali yang diikatkan ke kapal nelayan.
Lanjut Jaya, insiden ini seharusnya menjadi peringatan bagi semua tentang pentingnya kesadaran dan semangat bela negara di bidang maritim.
“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 72 persen wilayah berupa laut, Indonesia seharusnya memiliki pemerintahan maritim yang kuat dan efektif. Sayangnya, berbagai peristiwa menunjukkan bahwa perhatian terhadap sektor maritim masih kurang,” ungkapnya.
Mantan Wadanlantamal III Jakarta itu mengajak seluruh anak bangsa untuk belajar dari sejarah. Hal itu menegaskan bahwa Nusantara dahulu merupakan bangsa maritim yang disegani.
“Kita harus belajar dari sejarah, di mana pada masa penjajahan, semangat bahari bangsa Indonesia sengaja dilemahkan dengan menjadikan negara ini sebagai negara agraris. Padahal, nenek moyang kita adalah pelaut ulung yang mengarungi lautan luas. Sudah saatnya kita mengembalikan jati diri sebagai bangsa maritim dengan menjaga dan mengelola laut kita secara bijaksana,” tegasnya.
Mantan Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan itu juga menyebut laut sebagai masa depan bangsa Indonesia. Kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, baik hayati maupun non-hayati, merupakan aset berharga yang harus dilindungi dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama.
“Mari kita tingkatkan kesadaran dan semangat bela negara di bidang maritim, agar kedaulatan dan kejayaan maritim Indonesia tetap terjaga,” tandasnya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Advokasi Indonesia Raya, Fadli Rumakefing menyatakan sikap Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang meminta agar pembongkaran pagar laut tidak terburu-buru mengindikasikan telah berseberangan dengan Presiden Prabowo.
“Kalau kita menelisik lebih jauh bahwa pernyataan atau keterangan Menteri KKP ini adalah bagian dari penolakan harus terhadap perintah Presiden Prabowo dalam melakukan pembongkaran terhadap pagar laut tersebut,” kata Fadli.
Ia menegaskan, pemagaran laut di pesisir tangerang itu telah merampas ruang lingkup dan ruang hidup serta mengganggu aktivitas nelayan yang ada di sana.
Dengan begitu, mereka sangat mendukung keberanian Prabowo Subianto yang memerintahkan TNI AL untuk membongkar pagar tersebut.
“Hal ini menunjukkan keberanian Prabowo, kebijakannya pro terhadap rakyat, bangsa dan negara,” ungkapnya.
“Para menteri harus dievaluasi kalau terindikasi tidak bisa kerja, terindikasi mulai melakukan gerakan tambahan, pembangkangan secara halus halus serta terindikasi menjadi bagian dari proxy-proxy asing. Yah mau nggak mau harus dilakukan pembersihan,” pungkasnya.[]