ORINEWS.id – Pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK) baru-baru ini melakukan eksekusi terhadap 102 orang yang dihukum mati karena keterlibatan mereka dalam kejahatan kekerasan sebagai anggota geng jalanan bernama ‘Kuluna’. Eksekusi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan angka kejahatan di ibu kota, Kinshasa.
Selain itu, 70 orang lainnya juga telah dijadwalkan untuk menjalani eksekusi dalam waktu dekat.
Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya aktivitas kriminal yang dilakukan oleh geng Kuluna, yang selama ini telah menciptakan rasa takut di kalangan penduduk setempat.
Banyak warga Kinshasa mengaku merasa tidak aman untuk beraktivitas di luar rumah setelah pukul 8 malam.
Ketakutan ini disebabkan oleh ulah geng Kuluna yang sering kali melakukan tindakan kekerasan di jalanan.
Meskipun langkah pemerintah ini mendapat dukungan dari sebagian masyarakat yang menginginkan keamanan, eksekusi massal ini menuai kritik tajam dari berbagai organisasi hak asasi manusia (HAM). Mereka mengkhawatirkan potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses tersebut.
Kritik utama dari organisasi HAM adalah kurangnya proses hukum yang adil bagi para terdakwa.
Banyak yang mempertanyakan apakah para tahanan benar-benar diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum dijatuhi hukuman mati.
Sebagian besar dari mereka yang dieksekusi adalah anggota geng Kuluna yang terkenal karena aksi brutal mereka.
Geng ini kerap membuat onar di jalan, merampok, bahkan mencuri dari warga, yang telah lama merasa resah atas ulah mereka.
Setelah ditangkap, banyak anggota geng ini dilaporkan tidak mendapatkan proses hukum yang layak.
Mereka sering kali ditahan dalam waktu singkat sebelum akhirnya dijatuhi hukuman mati tanpa pengadilan yang transparan.
Langkah pemerintah ini, meskipun kontroversial, dianggap sebagai cara paling efektif untuk menghentikan aktivitas geng Kuluna yang telah meresahkan masyarakat selama bertahun-tahun.
Namun, organisasi HAM menilai bahwa eksekusi massal ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip keadilan, tetapi juga mencerminkan kurangnya reformasi sistem peradilan di RDK.
Pemerintah RDK berdalih bahwa tindakan tegas seperti ini diperlukan untuk memberikan efek jera kepada anggota geng lainnya.
Mereka berharap bahwa langkah ini dapat mengurangi angka kejahatan secara signifikan.
Meski begitu, eksekusi massal yang dilakukan secara tertutup ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Banyak yang meminta agar pemerintah memperbaiki sistem peradilan daripada menggunakan pendekatan kekerasan.
Warga Kinshasa sendiri memiliki pandangan yang beragam. Sebagian mendukung langkah pemerintah sebagai cara untuk mengembalikan rasa aman, sementara sebagian lainnya merasa bahwa tindakan ini terlalu kejam dan tidak manusiawi.
Situasi ini juga menyoroti masalah yang lebih besar, yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi di RDK.
Banyak anggota geng Kuluna berasal dari latar belakang kemiskinan yang mendorong mereka ke dunia kejahatan.
Reformasi sistem hukum dan upaya pemberantasan kemiskinan seharusnya menjadi fokus utama pemerintah untuk menangani masalah kejahatan secara lebih berkelanjutan
Langkah ini akan lebih efektif dalam mencegah orang-orang terjerumus ke dalam kehidupan kriminal.
Kasus eksekusi massal ini menjadi pengingat bahwa tindakan keras tanpa keadilan hanya akan menciptakan lebih banyak masalah di masa depan. RDK memiliki tugas besar untuk menciptakan sistem yang adil dan manusiawi, yang dapat memberikan keamanan sekaligus menghormati hak asasi manusia.***
