Penjajah Israel dan Hamas Sepakat Gencatan Senjata, Mulai Berlaku Minggu 19 Januari

ORINEWS.id – Amerika Serikat dan Qatar mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara penjajah Israel dan Hamas yang akan berlaku mulai Minggu (19/1/2025).

Kesepakatan ini menjadi titik terang setelah konflik berdarah dan genosida di Jalur Gaza selama 15 bulan terakhir. Kesepakatan tersebut mencakup penghentian serangan, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan pertukaran tahanan antara kedua pihak.

Presiden AS Joe Biden, dalam pidatonya di Gedung Putih, Kamis (16/1/2025), menyampaikan bahwa perjanjian ini merupakan hasil diplomasi intensif yang melibatkan AS, Qatar, dan Mesir.

“Hari ini, setelah berbulan-bulan diplomasi intensif oleh Amerika Serikat, bersama dengan Mesir dan Qatar, Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dan penyanderaan. Kesepakatan ini akan menghentikan pertempuran di Gaza, menyalurkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bagi warga sipil Palestina, dan menyatukan kembali para sandera dengan keluarga mereka setelah lebih dari 15 bulan ditawan,” kata Biden dalam pidatonya di Gedung Putih.

Kesepakatan tiga fase tersebut diharapkan mulai berlaku pada hari Minggu, 19 Januari, pada waktu yang tidak ditentukan. Perdana Menteri Qatar mengatakan ketentuan tersebut mencakup “mekanisme untuk menindaklanjuti penerapan perjanjian gencatan senjata dan pelanggaran apa pun yang mungkin terjadi.”

Sebelumnya pada hari Rabu, Hamas menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Kairo dan Doha.

“Perjanjian gencatan senjata adalah buah dari keteguhan legendaris rakyat Palestina kita yang hebat dan perlawanan gagah berani kita di Jalur Gaza selama lebih dari 15 bulan. Perjanjian untuk menghentikan agresi di Gaza adalah sebuah pencapaian bagi rakyat kita, perlawanan kita, bangsa kita, dan orang-orang bebas di dunia. Ini adalah titik balik dalam konflik dengan musuh, dalam perjalanan untuk mencapai tujuan rakyat kita untuk pembebasan dan kepulangan,” kata kelompok perlawanan Palestina tersebut.

Kendati demikian, pejabat Israel belum meratifikasi persetujuan mereka terhadap kesepakatan gencatan senjata. ” Perdana menteri hanya akan berbicara kepada publik ketika kesepakatan telah tuntas dan ditutup,” kata sumber dari kantor Benjamin Netanyahu kepada media Israel.

Kabinet keamanan dan pemerintahan penuh Israel diperkirakan akan memberikan suara pada kerangka kesepakatan besok siang. Setelah itu, Mahkamah Agung Israel akan memiliki waktu 24 jam untuk mengizinkan banding.

“Kesepakatan yang akan disampaikan kepada pemerintah itu buruk dan berbahaya bagi keamanan nasional Israel… Perjanjian ini merusak banyak pencapaian perang, di mana para pahlawan bangsa ini mempertaruhkan nyawa mereka,” Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan pada Rabu malam.

“Syarat yang jelas bagi kami untuk tetap berada di pemerintahan adalah kepastian mutlak untuk kembali berperang” dalam “skala penuh” hingga “kemenangan penuh,” pejabat supremasi Yahudi itu menambahkan.

Tahap pertama kesepakatan ini akan melibatkan penarikan pasukan Israel dari beberapa wilayah Gaza, termasuk perlintasan Rafah di selatan dan beberapa bagian Koridor Philadelphia di sepanjang perbatasan Mesir. Penarikan pasukan ini akan dimulai setelah 34 tawanan Israel ditukar dengan ratusan tawanan Palestina pada minggu pertama.

Menurut Al Mayadeen , ketentuan kesepakatan itu juga menyerukan Israel untuk secara bertahap menarik diri dari Koridor Netzarim, tempat tentara Israel telah membangun “ zona pemusnahan.”

Ratusan truk bantuan kemanusiaan juga diperkirakan akan memasuki Jalur Gaza setiap hari setelah gencatan senjata diberlakukan. “Dengan kesepakatan ini, saya tegaskan pentingnya mempercepat masuknya bantuan kemanusiaan yang mendesak bagi warga Gaza untuk menghadapi situasi kemanusiaan yang mengerikan saat ini tanpa hambatan apa pun,” kata Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi melalui media sosial.

Selama 15 bulan terakhir, Israel secara konsisten mencegah masuknya makanan, air, dan obat-obatan untuk membantu warga Gaza. Tentara penjajah juga secara sistematis menghancurkan sistem perawatan kesehatan di daerah kantong itu .

Hingga pertengahan Januari, Kementerian Kesehatan Palestina telah mendokumentasikan lebih dari 46.000 kematian di Gaza. Akan tetapi, studi ilmiah menunjukkan jumlah korban tewas yang jauh lebih besar akibat kebijakan pemusnahan Israel, serangan terus-menerus terhadap petugas tanggap darurat, dan penggunaan senjata yang “mengubah” makhluk hidup menjadi uap.[]