ORINEWS.id – Tim Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengaku sudah siap untuk menjalani sidang perdana praperadilan atas penetapan tersangka terhadap kliennya oleh KPK, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Rencananya, sidang yang akan menjadi ajang pembuktian Hasto melawan KPK itu akan digelar pada Selasa (21/1/2025) mendatang.
“InshaAllah (kami siap),” kata Anggota Tim Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto, Alvon K Palma saat dimintai tanggapannya, Rabu (15/1/2025).
Sementara saat disinggung soal kesiapan pihaknya menghadapi sidang perdana itu, Alvon secara tegas menyebut tak ada persiapan istimewa.
Pasalnya, dalam sidang nanti pihaknya kata Alvon, hanya akan membacakan apa yang menjadi materi gugatan.
“Nggak ada (persiapan istimewa). Sebab hanya membacakan aja,” tandas Alvon.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan Tim Hukum PDIP yang meminta pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditunda selama proses praperadilan berlangsung.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto bahkan menyebut ada peluang pihaknya akan memanggil Hasto pada saat proses praperadilan sedang berjalan.
“Atas permohonan tersebut, info yang kami dapatkan dari penyidik bahwa permohonan itu ditolak ya,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2025).
“Prosesnya tetap berlanjut, apakah nanti Saudara HK (Hasto Kristiyanto) akan dilakukan pemanggilan selama proses praperadilan, itu nanti dikembalikan kepada penyidik lagi,” lanjut dia.
Tessa menjelaskan alasan penolakan permintaan penundaan pemeriksaan selama proses praperadilan.
Katanya, proses penyidikan dan praperadilan adalah dua hal berbeda.
Jika tersangka mengajukan praperadilan, tidak otomatis penyidikan yang sedang berjalan akan terhenti sementara.
“Karena proses praperadilan merupakan satu ranah tersendiri dan proses penyidikan itu ranah tersendiri, jadi ini tidak bisa dicampurkan, tidak bisa disatukan. Tidak berarti kalau proses praperadilan itu berjalan maka penyidikan berhenti, tidak,” kata Tessa.
Permintaan penundaan pemeriksaan sebelumnya disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny B Talapessy.
Ronny mengatakan permintaan itu disampaikan dalam sebuah surat kepada pimpinan KPK.
“Jadi yang disampaikan itu ada dua surat. Pertama tentu yang diajukan itu adalah surat permohonan penundaan. Penundaan apa? Penundaan pemeriksaan,” kata tim pengacara Hasto, Patra M Zen, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2025).
Alasan permintaan penundaan pemeriksaan adalah karena Hasto sedang menempuh upaya praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Tujuan pengajuan praperadilan, terang Patra, ialah untuk lebih dulu menguji status tersangka Hasto yang disematkan KPK.
“Maka seandainya praperadilannya dikabulkan artinya kan penetapan tersangka itu batal. Kalau batal, artinya tidak ada lagi pemeriksaan sebagai tersangka,” kata Patra.
“Karena itu lah kita minta penundaan sampai dengan adanya putusan praperadilan. Kenapa? Karena praperadilan ini kan cuma 7 hari. Itu surat yang pertama, dan tentu dilampirkan surat kedua itu bukti kita mengajukan permohonan praperadilannya,” lanjutnya
