ORINEWS.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya menunjukkan sikap berbeda terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
Dukungan mereka terhadap sejumlah kebijakan kerakyatan Prabowo menjadi sorotan.
Mengapa PDIP memilih untuk mendukung program-program ini? Apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan Politik mereka?
Menurut Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Lili Romli, ada beberapa alasan di balik sikap PDIP yang lebih lunak terhadap pemerintahan Prabowo dibandingkan dengan sikap oposisi yang mereka tunjukkan saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Salah satu alasan utama adalah hubungan yang kurang harmonis antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan SBY.
“Ya nampaknya, PDIP sebagai oposisi tidak seperti masa SBY, yang galak dan selalu menentang kebijakan SBY, termasuk dalam hal kenaikan BBM. Sekarang bersikap lunak, bisa jadi karena beberapa faktor. Hubungan megawati dengan SBY tidak baik,” katanya saat dikonfirmasi, Senin 13 Januari 2024.
Berbeda dengan itu, hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto cenderung lebih baik dan tidak ada masalah besar, bahkan keduanya pernah berkompetisi bersama dalam Pilpres.
Hal ini membuka kemungkinan bagi PDIP untuk bekerja sama lebih erat dengan pemerintahan Prabowo.
Selain itu, ada kesamaan program antara PDIP dan pemerintahan Prabowo, terutama dalam hal kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
“Sementara dengan prabowo cukup baik, tidak bermasalah dan pernah maju bersama dalam Pilpres.
Kedua, ada irisan yang sama dalam program program yang dlakukan pemerintah dengan PDIP terkait kerakyatan,” paparnya.
PDIP sebagai partai yang mengusung ideologi wong cilik (rakyat kecil), tentu merasa bahwa mendukung kebijakan kerakyatan Prabowo akan menguntungkan mereka dalam jangka panjang.
Jika PDIP terlalu keras dalam beroposisi, bisa saja mereka merugikan diri sendiri, karena kebijakan-kebijakan tersebut sejalan dengan visi mereka.
“Jika pdip resisten bisa merugikannya sendiri sebagai parpol wong cilik,” jelasnya.
Romli juga menyebutkan bahwa jika PDIP terlalu keras dalam menentang pemerintah, bisa berisiko mempengaruhi jalur politik mereka ke depan.
Keputusan untuk tidak bersikap terlalu keras dalam oposisi mungkin juga didorong oleh pertimbangan politik jangka panjang, mengingat pentingnya menjaga stabilitas dan relevansi partai dalam kancah politik Indonesia.
“Yang ketiga, jika keras dalam beroposisi dikhawatirkan akan brmasalah jalan politik PDIP ke depan,” tegasnya.
Secara keseluruhan, meski PDIP tidak berada dalam koalisi pemerintah, dukungan mereka terhadap beberapa kebijakan Prabowo menunjukkan adanya hubungan yang lebih fleksibel dan adaptif, sesuai dengan dinamika politik yang terus berkembang.[]
