ORINEWS.id – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto disebut-sebut memiliki sejumlah bukti video dan dokumen penting, yang diklaim sebagai bom waktu. Lantas benarkah hal itu dapat mengancam Jokowi dan keluarga?
Tim Kuasa Hukum PDIP, Army Mulyanto mengklaim, bahwa dokumen ataupun video yang dimiliki Hasto sudah sangat rapih, dan bahkan sudah dinotariatkan.
“Artinya dari sumber yang terpercaya, dan si narasumber yang ini siap untuk meng-aktakan atau menotarilkan,” katanya saat dikonfirmasi siap.viva.co.id pada Kamis, 9 Januari 2025.
Army menegaskan, beragam data dan sebagainya terkait barang bukti itu telah diafirmasi oleh si narasumber yang bersangkutan.
“Sehingga kalau misalnya itu anggaplah menjadi perdebatan ketika dimunculkan, kita bicara secara legitimasinya ada. Legal standing nya juga ada,” kata dia.
PDIP, kata Army, sangat konsen terhadap bukti tersebut, dan tentunya bukan asal gertak.
“Artinya kita juga ngejaga beliau untuk hal-hal yang situasi proses aturan main yang nggak bener lah,” ujarnya.
Ketika disinggung soal bukti video atau dokumen tersebut juga terkait dengan istri Jokowi, Iriana? Army mengakuinya.
“Ada. Jadi gini, ada situasi dimana zaman mereka, zaman si Pak Jokowi, datanglah tamu kehormatan dari luar negeri, kunjung ke Indonesia,” terangnya.
“Terus ada kenang-kenangan, ada cenderamata lah dan itu nilainya berharga,” sambung dia.
Menurutnya, itu bukan barang ‘recehan’ seperti yang sebelumnya diserahkan Jokowi ke KPK.
“Karena bukan sekedar kalau misalnya dikasih gitar diserahkan ke KPK, menurut saya mungkin bisa dianggap menjadi proses gimik. Nah kira-kira bisa dibayangin lah, apa yang dikasih. Lebih berharga dari model yang kayak gitu,” jelasnya.
“Nah pertanyaannya, apakah hal yang kayak gitu dilaporkan dengan baik ke KPK misalnya. Nah itu (barang) ada,” timpal dia lagi.
Army lantas menyinggung sikap KPK yang dinilai tebang pilih dalam menegakan aturan.
“Ya makanya kalau misalnya kita bicara penegakan hukum oleh KPK, jangan tebang pilih bos. Gitu keadanya.”
“Jangan hanya melihat dalam situasi kepentingan Politik sesaat. Ayo kita bicara penegakan yang sifatnya berimbang,” imbuhnya.
Tantang Keberanian KPK
Lebih jauh Army juga mengungkap kejanggalan lain dalam kasus Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
“Yang menarik dari perkara ini sebenarnya ada di dalam putusannya Wahyu, mungkin nanti bisa cek ya. Itu Wahyu kena dalam dua sprindik loh,” bebernya.
Adapun dua sprindik itu, yakni sebagai penerima (suap) kasus Harun Masiku.
Kemudian yang kedua kasus Domingos Mandacan, Gubernur Papua Barat.
“Pertanyaannya yang Papua Barat ini sudah dibuka belum? Atau sudah ditelisik lebih dalam belum? Atau setidak-tidaknya pemberinya sudah dihukum belum?” tanya dia.
“Nah itu yang nggak terungkap. Itu yang tidak ditelisik lebih dalam oleh KPK.”
Army lantas menantang KPK untuk berani mengusut kasus itu secara tuntas.
“Berani nggak KPK kejar juga itu si pemberi dan kasus yang Papua Barat itu. Jadi makanya sekali lagi, balik ke topik awal, jangan tebang pilih KPK,” kata Army.
Dirinya kemudian menyinggung kasus Hasto yang diyakini bermuatan politik. “Kami melihat perkaranya Pak Hasto ini benar-benar politis,” klaimnya.
Meski demikian, Army menegaskan bahwa kliennya itu akan mematuhi proses hukum.
“Ini akan disikapi oleh Pak Hasto, kami menghormati proses hukum. Panggilan juga dilakukan. Senin juga Pak Hasto terjadwal (pemeriksaan), Insya Allah hadir,” katanya.