ORINEWS.id – Ketua tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis, meragukan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi.
Kekhawatirannya itu disampaikan saat menanggapi penetapan tersangka dan penggeledahan rumah Hasto dalam kasus suap mantan caleg PDIP, Harun Masiku.
Termasuk terkait narasi permintaan mundur Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, beberapa hari setelah bertemu mantan Presiden Jokowi juga meminta Bu Mega mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP, buntut penetapan HK sebagai tersangka di KPK,” kata Todung, Kamis (9/1/2025) .
Todung menilai, pernyataan Effendi semakin menegaskan serangan itu memang diarahkan ke PDIP dan Megawati, dan mengaitkannya dengan kasus Hasto.
“Kami semakin meragukan perkara ini adalah murni penegakan hukum,” ucap Todung.
Meski demikian, Todung berharap KPK benar-benar bekerja secara profesional, tanpa ditunggangi kepentingan pihak tertentu.
Lantas. siapakah sosok Todung Mulya Lubis ini? Berikut profilnya.
Profil Todung Mulya Lubis
Todung Mulya Lubis lahir pada 4 Juli 1949 di Muara Botung, Sumatera Utara (Sumut).
Todung adalah mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia.
Pria berusia 75 tahun ini diketahui merupakan seorang diplomat, ahli hukum, penulis, dan tokoh gerakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Ia mendirikan The Law of Mulya Lubis and Partners pada 1991.
Dilansir Tribun-Medan.com, Todung merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan lulus tahun 1974.
Sementara pendidikan S2 ia jalani di University of California di Berkeley pada tahun 1978 dan Harvard University pada 1987.
Kemudian, Todung memperoleh gelar doktor pada 1990, yakni Doctor of Juridical Science (SJD) dari University of California di Berkeley dengan disertasi berjudul In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order 1966-1990.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud
Pada Pilpres 2024 lalu, Todung Mulya Lubis bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo–Mahfud MD.
Saat itu, Todung diposisikan sebagai Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud.
Lalu, pada saat sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 bergulir, Todung berposisi sebagai Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ketua Tim Hukum Pramono-Rano
Todung juga ditunjuk sebagai pasangan Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno sebagai kuasa hukum untuk menghadapi sengketa Pilkada Jakarta 2024.
Todung Mulya Lubis berada di kubu yang melawan kubu Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO yang telah siap melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Selengkapnya, berikut jejak karier Todung Mulya Lubis yang dirangkum Tribunnews:
- Pengacara bisnis terkemuka dalam penyelesaian sengketa di Indonesia;
- Anggota Asosiasi Advokat Indonesia (IKADIN);
- Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal/HKHPM);
- International Bar Association (IBA);
- Kurator berlisensi dan Administrator serta Konsultan Paten Terdaftar;
- Panel arbiter Dewan Arbitrase Nasional Indonesia (Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) dan Chambers of Commerce Internasional (ICC) Paris;
- Dosen di beberapa Universitas di Indonesia, antara lain Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan;
- Pembicara dalam lokakarya di darat maupun lepas pantai, seminar atau konferensi di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- Duta Besar Indonesia untuk Norwegia (2018-2023
