ORINEWS.id – PDIP saat ini sedang diterpa masalah, yakni sang sekjen, Hasto Kristiyanto, menjadi tersangka kasus penyuapan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, yang juga melibatkan Harun Masiku.
Terkait hal ini, mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, mengatakan kasus Hasto sebagai petaka besar bagi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
Karena itu, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di PDIP.
“Gimana ya, nggak ada tanggapan, turut prihatin saja,” kata Effendi dikutip dari Tribunnews.com.
“Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya, belum pernah ada setinggi ini posisinya,” lanjutnya.
Effendi pun menilai kasus ini perlu pertanggung jawaban dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Sebab, menurutnya kasus ini fatal, sehingga Megawati harus mengundurkan diri.
“Karena ini kan fatal, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri,” ujarnya.
“Kan partai itu kan bukan milik perorangan, itu kan diatur oleh UU Parpol, jadi harus dipertanggungjawabkan kepada publiknya juga,” jelas Effendi.
Menurutnya, hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas masalah hukum yang menimpa sekjennya dan berakibat pada citra buruk partai.
“Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan,” ucapnya.
“Ini hukum, ya harus seperti Perdana Menteri Kanada aja mengundurkan diri hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian 51 saja,” terang Effendi.
Lebih lanjut, Effendi membantah soal tudingan adanya ikut campur Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus ini.
Ia justru pernah mengingatkan Hasto, jika Jokowi melindunginya dari kejaran KPK selama ini.
“Saya sampaikan juga ke Mas Hasto begitu, ‘Mas, setahu saya, Pak Jokowi itu yang ikut menjaga Anda loh’. ‘Oh, nggak ini’,” kata Effendi.
Effendi menyinggung status tersangka yang diemban Hasto baru terbit pada periode baru pimpinan KPK saat Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden.
“Buktinya, kan sampai dengan periode pimpinan KPK yang lama, kan tidak ada dikutak-katik itu. Ini kan periode yang baru ini, gitu,” jelas Effendi.
“Ya artinya beliau secara political will justru memberikan perhatianlah, tidak pernah ada yang seperti dituduhkan begitu,” lanjutnya.
Diketahui, KPK telah mengumumkan Hasto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait mantan caleg PDIP, Harun Masiku, Selasa (24/12/2024) lalu.
Selain Hasto, KPK menetapkan staf Hasto, Donny Tri Istiqomah, sebagai tersangka kasus suap.
Hasto diduga bersama-sama Harun Masiku membantu menyuap mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Terkait perintangan penyidikan atau obstruction of justice, KPK menyebut, Hasto memerintah Harun untuk merendam ponsel untuk kemudian melarikan diri.
Di sisi lain, Hasto juga diduga mengondisikan saksi yang diperiksa oleh KPK agar memberikan keterangan tak jujur.
Semetara itu, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, mengatakan apa yang disampaikan Effendi Simbolon setelah yang bersangkutan bertemu Jokowi.
“Kami menduga pernyataan Effendi Simbolon merupakan hasil pertemuan dengan Jokowi beberapa waktu lalu di Solo, dan kami semakin yakin ucapan Ibu Megawati tanggal 12 Desember ada yang mengawut-awut (mengacak-acak) partai,” ungkap Guntur kepada Tribunnews, Rabu (8/1/2025).
Guntur menilai, Effendi Simbolon tidak sepatutnya mengomentari PDIP lantaran bukan lagi kader partai.
“Effendi Simbolon sudah dipecat dari PDI Perjuangan, maka tidak layak dan tidak etis mengomentari PDI Perjuangan,” tegasnya.
“Pernyataannya minta Ibu Megawati mundur adalah pernyataan kurang ajar,” imbuhnya.
Adapun terkait perkembangan kasus Hasto Kristiyanto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku, Guntur menilai hal itu bermuatan Politik.
“Kami semakin yakin penetapan tersangka kepada Sekjen PDI Perjuangan merupakan ‘orderan politik’ dan sebagai pintu masuk untuk menekan Ibu Megawati mundur,” ucapnya.
“Semakin terungkap cara licik, nabok nyilih tangan (menampar pinjam tangan). Ada yang memakai KPK untuk menyerang PDI Perjuangan,” pungkasnya
