ORINEWS.id – Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas perdana bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).
Rapat terbatas berlangsung sekitar 2 jam, yang dimulai sejak pukul 15:00 WIB. Rapat ini membahas beragam kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat.
Salah satu topik pembahasan menyangkut tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan bergulir secara nasional mulai 6 Januari 2026.
“Tentang semua terkait pemberdayaan masyarakat. Di mana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai menghadiri Rapat.
Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koperasi, Budi Erie berkomitmen untuk menggerakkan 1.923 koperasi untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan MBG.
“Itu termasuk koperasi telur, koperasi sayur, koperasi beras, koperasi ikan, dan sebagainya,” katanya.
Sementara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto berkomitmen membangun lumbung pangan untuk pasokan MBG di desa-desa.
“Ada desa padi, nanti ada desa jagung, ada desa ikan nila, ada desa melon dan lain sebagainya. Jadi kita akan menyukseskan makan siang bergizi,” ujarnya.
Selain itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam ratas lintas kementerian juga mengulas upaya percepatan pemberdayaan masyarakat.
Beberapa langkah prioritas yang disoroti mencakup perbaikan data penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, penguatan kapasitas UMKM dan koperasi, serta pembentukan holding antar-UMKM untuk mendorong kolaborasi dengan usaha besar.
Pemerintah akan membangun 100 balai latihan kerja baru untuk meningkatkan keterampilan pekerja migran yang akan diberangkatkan ke luar negeri.
Muhaimin juga menegaskan pemerintah akan memperluas akses pendanaan dengan bunga rendah untuk UMKM dan pekerja migran melalui skema pinjaman berputar.
Program ini mencakup pendanaan biaya pelatihan, tiket keberangkatan, dan dokumen bagi pekerja migran.
Pemerintah juga akan menghapus piutang sekitar 67 ribu pelaku usaha kecil yang disampaikan langsung oleh Presiden.
Adapun, dalam rapat itu juga dihadiri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Sosial Saifulah Yusuf, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Karding, dan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuky Riefky Harsya.[]
