ORINEWS.id – Komentar mengejutkan dilontarkan Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang. Sudarsono. Ia menilai PDIP tak akan berubah meski Hasto Kristiyanto tidak lagi menjadi sekjen.
Makanya, ia mendesak Ketum Megawati Soekarnoputri bertindak tegas dan memecat Hasto yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya punya penyampaian, PDIP itu partai besar, hebat. Artinya PDIP tidak akan berhenti pada seakan-akan Hasto punya masalah hukum, lalu PDIP berhenti bernapas, tidak,” ucapnya kepada wartawan, dikutip Kamis (2/1/2025) dari Inilah.com.
Segala tindak tanduk Hasto beberapa waktu belakangan ini, dia nilai sudah cukup menjadi bahan evaluasi partai untuk mencari sosok sekjen baru. Menurutnya, Hasto sudah merusak partai.
“Ayo monggo bapak ibu, ibu ketum dengan segala jajarannya, dari kasus Hasto jadi catatan untuk evaluasi. Mas Hasto kan sudah merusak partai,” ujarnya.
Sudarsono juga menyayangkan manuver Hasto yang berupaya lakukan Politik sandera, dengan mengklaim memiliki kartu AS berupa bukti video pejabat dan petinggi negara yang korup. “Sekjen kami ini mental tempe,” kata Sudarsono.
Harusnya kata dia, jika Hasto menyimpan video skandal elite, maka harusnya dibongkar sejak awal dan tidak disimpan saja. Ia pun menyebut Hasto menjadi penjahat karena sengaja menyimpan video skandal elit.
“Kalau itu (skandal) sama-sama benar, maka sama-sama penjahat, bukan negarawan. Kok bisa terpilih jadi sekjen ya seperti ini ya,” kritik Sudarsono.
Dia juga mengungkap, dirinya telah menyurati lembaga antirasuah agar segera menindak Hasto. Surat itu, tutur dia, telah dilayangkan pada Selasa (31/1/2024).
“Ya, betul, kemarin tanggal 31, kami jauh-jauh dari Pemalang ke Kantor KPK di Jakarta ini yang pada intinya surat saya adalah saya menyampaikan kepada pimpinan KPK untuk kasus Pak Hasto ini yang justru berlarut-larut untuk bisa ditindaklanjuti seperti apa setelah ditetapkan menjadi tersangka,” katanya
Sudarsono meminta Hasto bersikap ‘gentelman’, hadapi proses hukum. Jika dirasa KPK tak cukup bukti, ‘anak emas’ Ketum Megawati Soekarnoputri itu diminta tempuh jalur hukum, bukan bikin gaduh.
“Sehingga saya sampaikan kemarin kepada pucuk pimpinan (KPK), kalau memang sekiranya ada hal-hal yang merugikan Mas Hasto, dan tentunya Mas Hasto juga akan melakukan langkah-langkah hukum karena celah hukum itu ada,” ujarnya.
