ORINEWS.id – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terus bermanuver untuk menghindari ancaman penjara usai jadi tersangka di kasus suap Harun Masiku, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah sesumbar klaim miliki video pejabat dan petinggi negara korup, ‘anak emas’ Ketum Megawati Soekarnoputri itu juga diduga mengerahkan tim pendengung alias buzzer untuk membuat narasi tandingan di jagat maya.
Diduga para buzzer dikumpulkan dalam satu grup WhatsApp, bernama ‘Bukan Mulyono’. Beredar juga tangkapan layar berisikan percakapan soal arahan isu apa saja yang wajib didengungkan, lengkap dengan upah kerja untuk mereka.
Dilihat Inilah.com Selasa (31/12/2024), dalam percakapan itu, akun bernama ‘Boss’ beri arahan ke para buzzer untuk membuat konten di media sosial. Kontennya itu soal tuduhan Hasto sebagai tersangka yang mana merupakan pengalihan isu kenaikan PPN 12 persen.
“Malam teman-teman. Angkat isu PPN 12 persen sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Mulyono. Tuduhkan bahwa Hasto menjadi tersangka untuk mengalihkan perhatian dari isu PPN 12 persen,” tulis pesan tersebut.
‘Boss’ juga meminta para buzzer untuk membangun Narasi bahwa kasus Hasto adalah bentuk kriminalisasi yang dilakukan atas perintah Mulyono–Presiden ke-7 RI Joko Widodo–kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Upah dari konten yang dibuat para buzzer pun beragam, menyesuaikan jumlah pengikut di media sosial. Dihargai mulai dari Rp350.000 sampai ke angka Rp5.000.000 per unggahan di platform X (Twitter) dan Instagram. Para buzzer yang bersedia menjalankan misi juga diwajibkan memiliki akun TikTok.
Mereka juga memberikan catatan penting untuk buzzer yang ingin mendapatkan penghasilan. Mereka diwajibkan mempunyai akun media sosial TikTok untuk meningkatkan impresi masyarakat. Diwajibkan juga para buzzer untuk berinteraksi di kolom komentar.
Bayaran untuk komentar dihargai Rp1.000 untuk satu komentar dengan akun bebas atau tidak ada kriteria khusus. “Hanya menerima akun organik (bukan suntikan atau followers palsu),” tulis keterangan catatan penting itu.
Sebelumnya, politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menyatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memiliki kartu AS para pejabat yang diduga melakukan korupsi. Dia mengklaim, bukti ini mengubah peta pemberantasan di Indonesia.
“Ini video-video nanti kalau dirilis, akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik dan luar biasa. Karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan,” kata Guntur dalam cuplikan video yang diunggah akun Twitter/X @Anak_Ogi, dikutip Jumat (27/12/2024).
Terkait klaim ini, politikus PDIP lainnya, Aria Bima mengaku tak paham dengan rencana Hasto yang mau mengungkap skandal korupsi pejabat tinggi. “Saya nggak begitu paham mengenai video yang disampaikan oleh Pak Hasto. Kami persilakan untuk menanyakan ke Pak Hasto ya hal-hal yang terkait,” ujar Aria di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).
Aria Bima meminta untuk menanyakan langsung kepada Hasto yang kini telah berstatus tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seraya menyiratkan bahwa ini agenda pribadi Hasto bukan arahan partai.
“Tanyakan saja langsung ke Pak Hasto berkaitan apa dengan video-video yang Pak Hasto sampaikan yang mungkin dia lebih tahu. Kalau membaca-melihat di media, ada beberapa yang disampaikan saat ini lebih pada personal Pak Hasto,” ucapnya.
