ORINEWS.id – Joko Widodo atau Jokowi kembali memberikan bantahan ihwal anggapan yang menyebutkan dirinya ingin menjadi presiden selama tiga periode. Bantahan tersebut langsung disampaikan Presiden ke-7 itu kepada awak media di Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024).
Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengatakan, bantahan itu hanya menjadi bahan tertawaan publik. Menurut dia, publik tahu bahwa hasrat Jokowi untuk menjadi presiden selama tiga periode sangatlah tinggi. Pasalnya, selama ini Jokowi selalu melindungi orang-orang yang menyuarakan agar jabatan presiden bisa hingga tiga periode.
“Publik sangat mengetahui orang-orang di lingkaran Jokowi saat itu secara serentak menyuarakan tiga periode atau perpanjangan masa jabatan, seperti ada yang meminta secara resmi dan mengorkestrasi,” kata dia, Selasa (31/12/2024).
Ia menambahkan, Jokowi juga tidak pernah memberikan teguran dan sanksi kepada orang-orang yang ingin dirinya menjabat sebagai presiden selama tiga periode. Bahkan, orang-orang itu tetap mendapatkan jabatan di pemerintah Prabowo Subianto sebagai “orang titipan Jokowi”.
Guntur menyebutkan, narasi perpanjangan masa jabatan atau tiga periode awalnya disuarakan oleh sejumlah ketua umum partai Politik saat itu, seperti Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. Setelah itu, narasi itu terus dikembangkan oleh sejumlah menteri Jokowi seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Tito Karnavian.
Tak hanya sampai di situ, narasi presiden tiga periode juga disuarakan oleh organisasi relawan Pro Jokowi (Projo). Bahkan, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) juga menyatakan dukungan terkait narasi tiga periode dalam acara yang dihadiri Jokowi.
“Pernyataan Jokowi bahwa orang-orang meminta tiga periode seperti ‘menampar dan menjerumuskan dia’ pada akhir tahun 2019 hanya drama politik belaka yang menjadi tertawaan publik, karena orang-orang itu sampai akhir periode Jokowi tetap menjadi orang-orang terdekat Jokowi bahkan disebut-sebut “orang titipan Jokowi” di kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini,” kata Guntur.
Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa Jokowi merasa nyaman dengan pernyataan mereka. Padahal, seharusnya orang yang merasa ditampar akan memberikan teguran kepada orang yang menamparnya.
“Masa iya, kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita. Kecuali sudah direncanakan suatu skenario kepura-puraan,” ujar Guntur.
Ia menambahkan, terdapat peran besar “orang Istana” dari lingkaran Jokowi saat itu yang mengorkestrasi wacana tiga periode. Hingga akhirnya sepanjang tahun 2022, Jokowi tidak lagi menunjukkan sikap pura-pura antipati atau penolakan pada wacana tiga periode dengan berdalih suara rakyat adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi.
Guntur juga mengingatkan Jokowi untuk tidak perlu membawa-bawa nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam bantahannya. Pasalnya, sikap Megawati jelas-jelas menolak wacana tiga periode karena bertentangan dengan konstitusi.
“Dalam bantahannya Jokowi juga tidak perlu membawa-bawa nama Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Prof Dr Hj Megawati Soekarnoputri yang sejak awal sudah menegaskan penolakan terhadap permintaan tiga periode dan perpanjangan masa jabatan karena bertentangan dengan konstitusi,” kata dia.
Ia menyebutkan, penolakan itu ditegaskan kembali oleh Megawati pada tiga kesempatan. Pertama, pada Ulang Tahun PDIP 10 Januari 2023. Kedua, saat talkshow bersama di sebuah stasiun televisi pada 8 Februari 2024. Ketiga, dalam acara Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka di Balai Samudra pada 5 Agustus 2024.
“Berdasarkan alasan-alasan di atas maka bantahan Jokowi terkait permintaan dan wacana tiga periode hanya menjadi bahan tertawaan publik karena bertentangan dengan bukti-bukti yang ada selama ini dan sudah diketahui secara luas oleh publik,” kata dia.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta perpanjangan jabatan sebagai kepala negara. Jokowi bahkan meminta hal itu dikonfirmasi langsung kepada Ketua Umum PDIP Megawai Soekarnoputri
“Ini saya ulangi lagi, tidak pernah yang namanya saya meminta perpanjangan tiga periode kepada siapa pun,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024).
Sebagaimana diketahui, saat menjabat sebagai presiden, Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP. Beredar isu, Jokowi sempat meminta izin kepada Megawati soal rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.
“Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan saja ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus, nggak pernah ada,”
Jokowi meminta kepada siapa pun untuk tidak melontarkan pernyataan yang tidak jelas kebenarannya. “Jangan mem-framing jahat seperti itu, nggak baik,” tegasnya.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia ikut buka suara terkait isu masa jabatan tiga periode ketika Jokowi masih menjadi presiden. Bahlil menampik bahwa ada perintah Jokowi untuk memperpanjang jabatan menjadi tiga periode. Ia mengatakan bahwa waktu itu ide untuk pemilu ditunda adalah miliknya ketika menjabat sebagai menteri Investasi era Jokowi.
“Saya ingin mengatakan begini ya sebelum saya menjadi ketum Golkar, tolong dicatat baik baik, Ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide menteri investasi yaitu saya dan saya sudah ngomong berkali kali,” kata Bahlil di DPP partai Golkar, Selasa (31/12/2024).
“Itu ide waktu itu tidak pernah presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun jadi rasanya agak sok tahu juga ya kelihatannya,” katanya menambahkan.
Bahlil mengungkapkan jika pernyataan tersebut bermula ketika dirinya menjadi pemateri hasil survei terkait Covid-19. Ia mengungkapkan skema penundaan pilpres tersebut tercetus usai didatangi sejumlah pengusaha yang meminta penundaan pilpres jika aturan diperbolehkan.
“Itu yang ngomong pertama kali saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Burhanudin Muhtadi di situ dikatakan bahwa kalau covid belum berakhir ekonomi kita akan semakin dalam pertumbuhannya,” katanya.
“Maka kemudian dibuatlah beberapa skema, waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan investor kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan diperbolehkan pilpresnya ditunda, ditunda atau dibuat pemilunya mundur itu soal lain jadi tidak ada yang bilang tiga periode, itu omongan saya,” katanya.
