ORINEWS.id – Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menyatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto memiliki kartu AS para pejabat yang diduga melakukan kriminalisasi bahkan korupsi. Dia mengklaim, bukti-bukti tersebut bakal menggemparkan Indonesia.
“Ini video-video nanti kalau dirilis, akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik dan luar biasa. Karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan,” kata Guntur kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (27/12/2024).
Lebih lanjut Guntur mengatakan, Hasto telah membuat puluhan video untuk mengungkap skandal para pejabat korup tersebut. Mantan politikus PSI ini menyebut video yang dibuat Hasto merupakan lanjutan dari video keterangannya usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika. Daya ledaknya luar biasa,” ujarnya menambahkan.
Sayangnya, dia enggan mengungkap identitas pejabat dari instansi mana skandal dan bukti korupsinya dikantongi Hasto. “Petinggi-petinggi, penguasa-penguasa yang menyalahgunakan kewenangannya untuk korupsi dan membunuh lawan politiknya,” tuturnya.
Guntur mengungkap, bukan suatu hal aneh bila Hasto mengantongi bukti-bukti tersebut. Mengingat, ‘anak emas’ Ketum Megawati Soekarnoputri itu pernah berada dalam lingkaran kekuasaan nyaris satu dekade.
“Karena bagaimana pun Mas Hasto itu ada di pusaran kekuasaan selama sembilan tahun tanpa harus menjadi pejabat publik, sangat-sangat mengetahui setiap detail peristiwa, bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dipakai untuk korupsi dan sekaligus membunuh lawan Politik, baik oleh yang saat ini masih berkuasa dan atau sudah mantan,” jelasnya.
“Khusus untuk seorang mantan petinggi, Mas Hasto selalu membersamai dan membela dia dan keluarganya sudah 23 tahun. Rahasia sekecil apapun dan buktinya dipegang Mas Hasto,” tuturnya menambahkan.
PDIP Diprediksi Lancarkan Serangan Balik
Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma menilai pencekalan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, menjadi pukulan beruntun bagi PDI Perjuangan.
“Terlepas dari pembuktian secara hukum terkait keterlibatan Yasonna Laoly dalam kasus suap Harun Masiku, pencegahan terhadap Yasonna ke luar negeri ini dapat dilihat sebagai pukulan beruntun yang diterima PDIP,” ujar Ardli dikutip di Jakarta, Jumat (27/12/2024).
Selain itu, dia mengatakan pencekalan untuk Yasonna, dan ditambah penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto akan berdampak negatif terhadap citra PDIP di mata masyarakat.
Oleh sebab itu, dia berpendapat PDIP sebagai salah satu partai besar di Indonesia akan mengambil langkah untuk membela kedua kadernya tersebut.
“Atau bahkan melakukan serangan balik, baik dengan langkah hukum maupun langkah-langkah politik terhadap pihak yang dianggap menjatuhkan PDIP melalui kasus tersebut,” ujarnya.
